Jokowi atau Prabowo, siapa yang akan menang?

Tahun ini adalah kali kedua belas Pemilu Indonesia berlangsung sejak tahun 1955. Bangsa ini pun bakal mencetak sejarah baru dimana untuk pertama kali Pemilu serentak yakni Pemilihan legistatif (pileg) dan Pemilihan presiden (pilpres) berlangsung pada hari yang sama.

Bagaimana memaknai 'Pemilihan umum nasional serentak? Ini adalah awalan perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang harusnya semakin demokratis. 

Merujuk pada penegakan UUD 1945 pasal 22E ayat 1 yang menyatakan "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Maka, Pemilu idealnya dilakukan secara serentak. 

Mengutip Guru Besar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie dengan mekanisme pemilu nasional serentak memiliki tiga manfaat. Pertama, diharapkan dapat memperkuat sistem pemerintahan melalui political separation dimana fungsi eksekutif dan legistatif yang sudah ada makin saling mengimbangi. Sehingga konflik kepentingan atau potensi sandera menyandera tidak lagi terjadi. 

Kedua, kepala pemerintahan yang menguasai dukungan suara mayoritas di parlemen tidak saling menjatuhkan antara parlemen dan pemerintahan. Ketiga, sistem impeachment atau pemakzulan hanya dapat diterapkan dengan persyaratan ketat seperti: tindak pidana, bukan alasan politik. 

Jimly meyakini keputusan menerapkan sistem pemilu serentak mulai tahun 2019 dapat dijadikan momentum untuk penguatan sistem pemerintahan. 

Lalu seperti apakah gambaran perolehan kursi di legistatif nantinya? Tentu partai yang memiliki calon presiden (capres) menjadi jawara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) diyakini bakal panen suara pada Pemilu 2019. 

Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut bakal mendulang elektabilitas tinggi seperti yang pernah dicecap Partai Demokrat pada  tahun 2009 silam. Kata Pangi, kepuasaan masyarakat atas kinerja pemerintah akan berdampak langsung terhadap elektabilitas partai. 

Partai manapun yang menguasai kursi parlemen, diharapkan memiliki kinerja yang baik. Sekedar mengingatkan sepanjang tahun 2018, parlemen hanya berhasil mengesahkan lima rancangan undang-undang atau RUU.