Politikus masih minim bicarakan perubahan iklim

Pusat penelitian Monash Climate Change Communication Research Hub/(MCCCRH) melihat, perubahan iklim merupakan masalah global, krusial dan harus segera ditangani. Tetapi sayangnya, riset MCCCRH Indonesia Node bertajuk "Modelling the Indonesian Politicians’ Interests in Climate Change" menunjukkan, akun media sosial (medsos) ketua partai politik minim berbicara soal perubahan iklim. 

Chair MCCCRH Indonesia Node, Ika Idris mengatakan, secara rinci, unggahan terkait perubahan iklim dari kalangan ketua parpol di media sosial hanya 8% dibicarakan. Jauh lebih rendah dibandingkan unggahan dari kelompok menteri yang mencapai 80%. 

"Isu perubahan iklim yang dibicarakan politikus pun masih di taraf kebijakan dan tidak menyentuh dampak yang dirasakan langsung masyarakat," katanya dalam  acara diskusi publik sekaligus peluncuran buku bertajuk “Navigasi Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024: Panduan Komunikasi untuk Para Politisi”, Kamis (19/10).

Menanggapi hal itu, juru bicara Pasangan AMIN Surya Tjandra mengatakan, mayoritas masyarakat tidak tahu tentang isu perubahan iklim. 

"Tetapi tugas kita sebagai politisi untuk memulai dan mengedukasi masyarakat bahwa ini penting. Kuncinya adalah kolaborasi dan penting mengkombinasikannya dengan aksi nyata," ujar dia dalam kesempatan serupa.

Sementara, Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menilai, mengedukasi konstituen dengan isu perubahan iklim sangat menantang. 

"Berangkat dari pengalaman, yang mereka tangkap itu ya isu sandang, pangan, papan, " kata Rahayu. 

Isu perubahan iklim penting menjadi salah satu agenda kampanye di Pemilu 2024 karena dampaknya kian mencekam. Menurut Grace Wangge selaku pakar kesehatan publik Monash University menilai, banyak dari kaum muda yang mengalami gangguan kecemasan dan kesedihan akibat bencana terkait perubahan iklim. 

Adapun sumber stres menurut Grace adalah akibat dari krisis pangan, kehilangan mata pencaharian, ataupun kerusakan dan kehancuran lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim. 

Selain itu, data Air Quality Life Index (AQLI) pada tahun 2022 menunjukkan beberapa daerah di Indonesia, khususnya DKI Jakarta dan kota di sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) diproyeksi mengalami penurunan angka harapan hidup rata-rata selama 2,4 tahun karena polusi udara. 

Jawa Barat adalah provinsi paling tercemar di Indonesia, dimana polusi udara memperpendek angka harapan hidup 48 juta penduduk hingga 1,6 tahun. Polusi ini berasal dari asap dari kebakaran hutan, ditambah emisi karbon yang bersumber dari gas buang kendaraan bermotor, pembangkit listrik dan mesin pada industri, dan sebagainya. 

Contoh lain dampak perubahan iklim juga dialami DKI Jakarta. Peneliti MCCCRH Indonesia Node Eka Permanasari, yang fokus risetnya berkaitan dengan pengembangan perkotaan, mengatakan bahwa perubahan iklim memperparah gempuran hujan deras terhadap DKI Jakarta. 

"Jakarta saat ini berjuang untuk tidak tenggelam," tandas Eka.  

Dampak ekonomi perubahan iklim juga mengkhawatirkan. Bappenas memprediksi Indonesia akan mengalami kerugian sebesar Rp544 triliun pada periode 2020-2024. Selain itu, Indonesia juga bisa kehilangan 30%-40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp132 triliun akibat kerugian dari sektor pertanian, kesehatan, dan kenaikan permukaan laut.