Prabowo-Sandi tolak rekapitulasi suara KPU

Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengatakan pasangan jagoannya menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (RI). Menurut Djoko, kubunya sepakat menolak rekapitulasi lantaran Pilpres 2019 dipenuhi kecurangan.

"Kami, BPN Prabowo-Sandi, bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

Hasil rekapitulasi KPU sejauh ini menunjukkan pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan raupan suara nasional sekitar 55%. Suara yang masuk ke database sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU sudah sekitar 80%. 

Djoko mengatakan, BPN Prabowo-Sandi telah mengirim surat kepada KPU dengan nomor 087/BPN/PS/V/2019 pada 1 Mei 2019 tentang audit terhadap IT KPU. "Yang substansinya agar KPU menghentikan perhitungan suara pemilu yang curang, terstruktur, sistematis dan masif," katanya.

Lebih jauh, Djoko mengklaim, penolakan atas hasil rekapitulasi suara KPU tersebut disepakati oleh parpol-parpol pengusung Prabowo-Sandi. "Mengacu pada rekomendasi parpol koalisi BPN tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi," ujar dia. 

Selain dihadiri Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, sejumlah petinggi parpol pengusung pasangan nomor urut 02 juga turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Wakil Ketua Partai Demokrat Syarief Hasan dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. 

Catatan Sandi 

Dalam acara tersebut, Sandi, sapaan akrab Sandiaga, sempat menyampaikan sejumlah catatan terkait Pilpres 2019. Pertama, terkait kematian ratusan penyelenggara pemilu, baik itu dari KPU, Bawaslu maupun aparat keamanan. 

"Dengan pahit kita juga katakan yang paling banyak memakan korban sepanjang sejarah Indonesia. Sebuah pelajaran yang amat mahal yang harus dijadikan bekal bagi perbaikan penyelenggaraan pemilu di waktu yang akan datang," kata dia. 

Kedua, terkait indikasi masifnya politik uang. Menurut Sandi, indikasi itu bisa mudah dilihat publik pada kasus operasi tangkap tangan (OTT) politikus Golkar Bowo Sidik oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari hasil penyidikan, Bowo ditengarai bakal menggelar serangan fajar menggunakan duit yang ia terima. 

"Dari berbagai penjuru Tanah Air, terutama di Jateng dan Jatim, masyarakat disuguhi banyak cerita, bagaimana gelombang tsunami amplop politik uang yang dikawal oleh aparat pemerintah bahkan aparat keamanan. Ini telah menghancurkan sendi-sendi demokrasi kita," ujar dia. 

Catatan ketiga, lanjut Sandi, terkait kejanggalan-kejanggalan yang terjadi jelang pemungutan suara, semisal permasalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT), polemik kotak suara kardus, permasalahan logistik, dan kasus-kasus adangan terhadap pasangan 02 saat berkampanye di daerah. 

"Kekurangan logistik hingga pengusiran dan intimidasi saksi-saksi dari pasangan 02 di daerah tersebut. Ini semua menyebabkan perolehan suara kami di daerah tertentu itu nol. Semasa kampanye, betapa sering kami menerima perlakuan tidak adil, sulitnya perizinan, dan tempat yang pindah-pindah," katanya.