logo alinea.id logo alinea.id

Manuver lawas kartu anyar Jokowi   

Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Prapekerja bakal diluncurkan jika Jokowi-Ma'ruf menang.

Robi Ardianto Kudus Purnomo Wahidin Armidis
Robi ArdiantoKudus Purnomo Wahidin | Armidis Senin, 25 Feb 2019 20:58 WIB
Manuver lawas kartu anyar Jokowi   

Jelang pemungutan suara Pilpres 2019, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluarkan sederet janji manis. Dalam pidatonya pada ajang Konvensi Rakyat, Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Ahad (24/2) lalu, Jokowi menjanjikan tiga kartu anyar bakal dirilis untuk memenuhi 'kebutuhan' masyarakat. 

Ketiga kartu itu, yakni Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Prapekerja. Jokowi menegaskan, ketiga kartu itu bakal diluncurkan jika ia bersama Ma'ruf sukses memenangi Pilpres 2019. Itu, kata Jokowi, bagian dari upaya pemerintah membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia. 

Seperti namanya, Kartu Sembako disiapkan bagi warga miskin untuk memudahkan membeli barang-barang kebutuhan pokok sedangkan KIP Kuliah diniatkan untuk mengongkosi pelajar berprestasi ke bangku kuliah.
Adapun Kartu Prakerja merupakan kartu akses ke program-program pelatihan bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan di dunia kerja.

Sehari setelah pidato Jokowi itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, anggaran untuk membiayai ketiga kartu itu sudah tersedia. Hanya saja, belum bisa dialokasikan secara langsung karena terfragmentasi di berbagai institusi. 

Rencana peluncuran ketiga kartu itu langsung dijadikan materi untuk menyerang pemerintah oleh kubu Prabowo-Sandi. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera menyebut kartu Prakerja fungsinya seperti obat pereda nyeri. 

"Yang diperlukan bukan Kartu Prakerja. Yang dibutuhkan pekerjaan yang itu gagal untuk disediakan. Sedangkan Kartu Kuliah, di DKI Jakarta sudah ada duluan. Masa pemerintah kalah dengan DKI Jakarta," kata Mardani kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/2). 

Wakil Ketua Dewan Penasehat BPN Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid mempertanyakan momentum yang dipilih Jokowi dalam mengungkap rencana peluncuran ketiga kartu itu. "Kemarin ngapain aja? Kok baru sekarang diluncurkan?" tanya Hidayat. 

Hidayat menuding Jokowi sekadar memanfaatkan momen kampanye untuk meraup simpati massa dengan rencana peluncuran ketiga kartu itu. Pasalnya, manuver politik serupa pernah dilakukan Jokowi pada masa kampanye Pilpres 2014 dengan peluncuran KIP, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. 

Sponsored

Ditemui Alinea.id di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Wakil Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Daniel Djohan berkilah, ketiga kartu itu merupakan jawaban Jokowi terhadap aspirasi masyarakat. 

Daniel optimistis ketiga kartu bakal efektif. "Tapi harus didistribusikan berbasis data terukur. Ya, Itu kan tidak dimiliki capres nomor urut 02. Ini juga program konkret yang bisa memicu pertumbuhan dan daya beli masyarakat," ucap Daniel.

Mubazir 

Analis politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah Putra menilai tiga kartu yang akan dikeluarkan Jokowi retorika usang dan cenderung mubazir. "Sama sekali bukan (meningkatkan kualitas SDM). Berbeda lagi, jika tidak ada program lain yang secara subtansi fungsinya sama dengan ketiga kartu itu," jelasnya.

Kartu Sembako misalnya. Menurut Dedi, program itu cenderung berjangka pendek dan menguras subsidi. Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan belum tentu berdampak pada pembangunan berkelanjutan.

"Sementara KIP Kuliah, semakin mengesankan pemerintahan Jokowi tidak memiliki roadmap pembangunan manusia. Selain tumpang tindih dengan program pembiayaan pendidikan lainnya (beasiswa), kartu ini terlalu populis," katanya.

Menurut Dedi, anggaran beasiswa yang disiapkan negara tiap tahunnya cukup besar. Hanya saja, anggaran tersebut tidak terserap denga baik. "Andai pengelolaan dan tata programnya baik, saya rasanya tidak ada lagi keluhan soal pembiayaan kuliah," katanya. 

Kartu Prakerja pun dinilai Dedi tidak substansial dan simbolistik. "Jika, kemudian kartu ini kita apresiasi, maka sama halnya kita memandang program pembinaan di Kementerian Tenaga Kerja, lalu program sertifikasi keahlian adalah program yang sia-sia," ucapnya.

Kerek elektabilitas

Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI) Karyono Wibowo mengamini peluncuran ketiga kartu sakti Jokowi merupakan kebijakan populis. Namun, menurut dia, ketiganya realistis dan tepat ditawarkan kepada kalangan masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya sangat besar.  

"Karenanya program tersebut bisa berpotensi memengaruhi tingkat dukungan ke Jokowi. Ini bisa meningkat. Sebagian pemilih yang belum memutuskan dan pemilih yang masih ragu-ragu bisa berpotensi tertarik," katanya.

Namun demikian, Karyono mengingatkan janji-janji Jokowi itu harus dibuktikan dengan langkah-langkah konkret. "Jika tidak bisa maka akan ada sanksi sosialnya," ucapnya.

Senada, pengamat politik Ujang Komarudin menilai tiga kartu yang ditawarkan Jokowi mampu menarik simpati swing voter di kalangan milenial. Apalagi, persoalan akses pada dunia kerja menjadi masalah utama yang dihadapi generasi milenial. 

"Memang bertujuan untuk mengerek elektabilitas, terutama pemilih milenial yang masih jadi swing voters. Mereka memang memudahkan mengakses pekerjaan. Kartu tersebut salah satu solusinya," kata Ujang.