Seluruh jajaran Bawaslu diminta rajin mitigasi kerawanan pemilu

Seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta rajin memitigasi kerawanan untuk mengantisipasi pelanggaran pemilihan umum (pemilu).

"Pengawas pemilu itu harus rajin memitigasi kerawanan. Tujuannya, memastikan identifikasi kerawanan secara berkala," ucap anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty.

Dicontohkannya dengan NTT yang termasuk daerah dengan tingkat kerawanan sedang secara indeks kerawanan pemilu (IKP). Namun, dari aspek kontestasi, NTT dan 2 kabupaten/kota di dalamnya memiliki predikat rawan tinggi, khususnya politisasi SARA, jika merujuk pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya.

"Itulah alasan Bawaslu RI mengadakan Rakernas [Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu 2024] di NTT: agar kita semua dapat belajar memitigasi kerawanan dari NTT. Dengan membaca dan memitigasi kerawanan pemilu, mudah-mudahan dari NTT ini akan mampu menekan segala kerawanan di Pemilu 2024," tuturnya.

Sementara itu, Pj. Gubernur NTT, Ayodhia Gehak Lakunamang Kalaka, berharap, Bawaslu menggandeng banyak pihak dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilu.

"Saya berharap, Bawaslu dapat berkolaborasi dengan banyak pihak dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu," harapnya, melansir laman Bawaslu.

Di sisi lain, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, La Bayoni, menyampaikan, rakernas digelar dalam rangka inventarisasi masalah dan kerawanan tahapan kampanye merujuk pengalaman Pemilu 2019 dan hasil analisis atas isu kampanye saat ini. Lalu, penyamaan pandangan antarstakeholder dan pengawas di seluruh tingkatan.

Selain itu, memperoleh masukan dari instansi/lembaga, akademisi, hingga masyarakat sipil terkait pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye. Terakhir, menentukan peta jalan strategi pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye pemilu.