Rentetan kasus kecelakaan lalu lintas yang menelan korban tewas cukup besar terjadi dalam waktu yang berdekatan. Teranyar, kecelakaan maut yang melibatkan satu bus antar lintas Sumatera (ALS) dan sejumlah kendaraan terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa (6/5) pagi.
Saat melaju dari arah Kota Bukittinggi menuju Padang, bus ALS itu menabrak sejumlah kendaraan lain di Terminal Busur, Kota Padang Panjang. Akibat benturan keras, bus dengan nomor polisi B 7512 FGA itu terguling. Sebanyak 12 orang tewas dalam peristiwa itu.
Sehari setelah peristiwa itu, kecelakaan maut juga terjadi di tanjakan Ngangkruk, Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Diduga karena rem blong, truk tronton bermuatan pasir menghantam angkutan umum desa (angkudes). Sebanyak 12 orang tewas dan 6 lainnya luka-luka.
Selain itu, sejumlah kecelakaan maut juga terekam sejak awal 2025. Yang terparah, sebuah truk bermuatan galon menabrak gerbang tol Ciawi ketika dalam perjalanan menuju Jakarta pada 5 Februari 2025. Akibat insiden itu, sebanyak 8 orang tewas. Kecelakaan terjadi karena rem blong.
Merespons dua peristiwa kecelakaan besar yang terjadi berturut-turut di Padang Panjang dan Purworejo, Kakorlantas Polri Agus Suryo mengaku telah menginstruksikan Dirlantas Polda setempat untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap faktor penyebab kecelakaan.
Tak hanya itu, Agus juga menginstruksikan peningkatan patroli dan penjagaan di titik-titik rawan kecelakaan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ia juga meminta agar masyarakat segera melapor kepada petugas jika menemukan kondisi jalan yang membahayakan atau pengemudi yang ugal-ugalan.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk disiplin dalam berlalu lintas karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama,” ujar Agus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/5).
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno berpendapat rentetan kecelakaan maut yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa bulan terakhir ada kaitannya dengan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto.
Efisiensi anggaran, kata Djoko, mengakibatkan perekonomian lesu dan berdampak pada sektor transportasi dan logistik. Banyak perusahaan angkutan yang mengabaikan perawatan kendaraan demi menghemat pengeluaran.
"Keselamatan transportasi sudah di tahap darurat di Indonesia. Tingkat kecelakaan tinggi, tingkat fatalitasnya pun tinggi. Pemotongan anggaran seharusnya jangan membabi buta yang akhirnya malah sulit mengantisipasi masalah kecelakaan," kata Djoko kepada Alinea.id di Jakarta, Kamis (8/5).
Darurat kecelakaan transportasi di Indonesia setidaknya tergambar dalam data tahunan jumlah kecelakaan yang dirilis oleh Korps Lalu Lintas Polri. Menurut catatan Korlantas, ada 1.150.000 kasus kecelakan lalu lintas yang terjadi dalam kurun waktu Januari-Desember 2024. Artinya, 3 hingga 4 orang tewas karena kecelakaan setiap jamnya.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas hingga 8 kali lipat. Pada 2023, Korlantas mencatat hanya ada sekitar 152 ribu kecelakaan lalu lintas. Setahun sebelumnya, terekam ada 139.258 kecelakaan. Adapun pada 2021, terjadi 103.645 kecelakaan.
Djoko merinci sejumlah faktor yang menjadi penyebab kecelakaan. Pertama, kecakapan pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan sangat rendah. Kedua, buruknya sistem kerja pengemudi. Selain itu, waktu istirahat dan waktu libur yang terbatas serta buruknya tempat istirahat pengemudi bus dan truk.
"Tidak ada regulasi yang melindungi mereka sehingga performance mereka berisiko tinggi terhadap kelelahan dan bisa berujung pada micro sleep. Faktor risiko penyebab terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, menurut KNKT (2024), sebanyak 84% terjadi akibat kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi," kata Djoko.
Djoko berharap anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk keselamatan transportasi tak dipangkas. Berbasis hasil investigasi KNKT, salah satu penyebab maraknya kecelakaan sejak 2015 ialah karena kendaraan tak layak mengaspal. "Terutama yang melibatkan angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang," jelasnya.
