Ini sikap DPR di tengah konflik global

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil sikap dalam menjaga kepentingan nasional di tengah tantangan perekonomian global yang semakin kompleks. Terlebih, Indonesia dihadapkan pada dinamika global yang bergejolak.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, saat ini Indonesia berhadapan dengan perang tarif perdagangan. Belum lagi, masih ada konflik geopolitik yang meningkat, serta ketidakpastian ekonomi internasional. 

Hal ini dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam negeri.

“Hal-hal tersebut semakin membutuhkan kebijakan negara untuk dapat melindungi kehidupan rakyat, menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan,” kata Dasco dalam Rapat Paripurna DPR Ke-17 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Kamis (17/4).

Ia juga menekankan DPR melalui fungsi konstitusionalnya akan mendukung kebijakan negara dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. 

Menanggapi risiko perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, Dasco mengingatkan pentingnya langkah-langkah penguatan ekonomi domestik secara cepat dan strategis. Ia menyebut kondisi ini bisa berdampak pada goncangan rantai pasok global, nilai tukar terhadap dolar AS, serta perlambatan ekonomi dunia.

“Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak bisa mengubah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, tetapi kita bisa menguatkan fondasi ekonomi kita sendiri,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Dasco juga mengungkapkan pada masa persidangan ini, DPR akan mulai membahas Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026. 

“RAPBN Tahun Anggaran 2026 yang disusun tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi harus menjadi alat pertahanan ekonomi di tengah tensi dan dinamika geopolitik dan geo-ekonomi global yang terus bergerak dinamis,” jelasnya.

Ia mendorong pemerintah agar merancang pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro yang mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional.

“RAPBN Tahun Anggaran 2026 harus menjadi perisai fiskal sekaligus motor transformasi yang berpihak pada rakyat, berpijak pada kemandirian ekonomi, dan tangguh menghadapi dinamika global,” ucapnya.