Jokowi tancap gas bangun basis PSI jelang Pemilu 2029

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan bekerja “mati-matian” untuk memperkuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1).

Dalam sambutannya, Jokowi menilai PSI sebagai partai yang super terbuka dan inklusif. Ia meminta seluruh kader PSI memperkuat jaringan politik, baik melalui media sosial maupun jaringan luring hingga ke tingkat kecamatan, desa, bahkan RT/RW.

“Bolak-balik saya sampaikan: perkuat, bangun struktur sampai kecamatan, sampai desa, sampai RT/RW. Itu harus selesai akhir 2026. Siap? Sanggup?” kata Jokowi di hadapan kader PSI.

Jokowi juga menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke daerah demi memperkuat basis PSI. Ia mengaku sanggup mendatangi seluruh provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan di Indonesia.

“Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita punya 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya sanggup,” ujar Jokowi.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai pernyataan Jokowi tersebut menandai langkah “tancap gas” untuk memperkuat fondasi politik PSI jelang Pemilu 2029. Menurutnya, Jokowi ingin memastikan PSI memiliki jaringan riil yang kuat hingga ke daerah.

“Ini berkaca dari kegagalan PSI pada Pemilu 2024 yang tidak lolos ke parlemen karena basis suara di daerah lemah. PSI kuat di perkotaan, tapi belum mengakar di pedesaan,” kata Arifki.

Arifki menilai arahan Jokowi menjadi perhatian penting agar PSI mampu menembus parlemen pada Pemilu 2029. Ia juga menduga Jokowi akan mengonsolidasikan pemilihnya selama satu dekade terakhir, yang kini tersebar ke berbagai partai, untuk diarahkan mendukung PSI.

Selain itu, Jokowi dinilai berpotensi mengambil ceruk pemilih PDI Perjuangan yang sebelumnya mendukungnya pada Pilpres 2014 dan 2019.

“Sangat mungkin pemilih PDIP akan tergerus, karena bagaimanapun Pak Jokowi pernah menjadi bagian dari PDIP,” ujar Arifki.