Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). Kegiatan ini bertujuan mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakor mengusung tema "Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan dihadiri 4.487 kepala daerah bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian sejumlah program strategis pemerintah. Salah satunya, distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau sekitar 60 juta penerima dan menciptakan kurang lebih satu juta lapangan kerja. Pemerintah menargetkan cakupan MBG meningkat hingga 82 juta penerima pada akhir 2026.
Selain MBG, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah mendorong hilirisasi melalui 18 proyek strategis nasional dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun, yang diproyeksikan menyerap 276.800 tenaga kerja. Pemerintah juga memperkuat koperasi desa, memodernisasi kampung nelayan, melakukan digitalisasi sekolah, serta mengonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara sebagai sovereign wealth fund nasional.
Di sektor lingkungan dan kualitas hidup, Prabowo menyoroti persoalan lonjakan sampah yang berdampak pada pariwisata dan wajah kota. Pemerintah akan membangun 34 proyek waste to energy di 34 kota, meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), menggalakkan kerja bakti massal, menata baliho dan iklan, serta menjalankan program gentengisasi nasional untuk mengganti atap seng yang dinilai panas dan tidak estetis.
Dalam arahannya, Prabowo juga mengingatkan kepala daerah agar memahami sejarah bangsa, waspada terhadap dinamika global, serta tidak bersikap lugu di tengah dunia yang sarat konflik, ketidakadilan, dan standar ganda negara-negara besar.
Analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan, menilai Rakor Pemerintah Pusat dan Daerah ini krusial. Menurutnya, Presiden Prabowo ingin memastikan persoalan yang selama ini menghambat akselerasi program Astacita di daerah dapat segera diselesaikan.
“Urgensi rakornas kepala daerah ini terletak pada upaya mengurai problem akselerasi program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Selama ini, optimalisasi pelayanan publik kerap terhambat birokrasi yang lamban dan berbelit,” kata Bakir, Senin (2/2).
Bakir menegaskan peran kepala daerah sangat menentukan keberhasilan program pemerintah pusat. Program yang matang di tingkat gagasan bisa gagal di lapangan jika tidak dijalankan secara serius oleh pemerintah daerah. Kegagalan tersebut, menurutnya, berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
“Ini menyangkut kesejahteraan, rasa aman masyarakat, pemenuhan kebutuhan hidup, penurunan angka kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, hingga tersedianya lapangan kerja,” ujarnya.
Ia juga menilai meski pemerintah daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD), pelaksanaan program pusat tetap dimungkinkan jika dirancang secara hati-hati dan berbasis skala prioritas. Karena itu, Bakir mendorong pemerintah pusat memberi ruang improvisasi kepada daerah.
“Kepala daerah adalah perpanjangan tangan negara yang paling dekat dengan rakyat. Di sinilah pentingnya kolaborasi yang intim antara pusat, daerah, dan civil society,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menyelaraskan visi dan langkah dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Keberhasilan program di tahun 2026 sangat ditentukan oleh kesamaan gerak antara pusat dan daerah. Karena itulah Rakor ini diselenggarakan untuk membangun sinergi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Tito saat membuka Rakor Pemerintah Pusat dan Daerah 2026.
