Hasil survei yang dirilis Indo Survey & Consulting (ISC) menunjukkan ada 12 menteri Kabinet Merah Putih yang kinerjanya memperoleh kepuasan publik tertinggi di atas 70%. Tiga di antaranya berperan krusial sebagai teknokrat yang mengonsolidasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri yang meraih skor tertinggi adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (85%). Dibuntuti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (83%) dan Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (82%). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berada di posisi keempat (80%), diikuti Menteri Luar Negeri Sugiono (79%), dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (77%).
Selanjutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti (76%), Menteri Agama Nasaruddin Umar (75%), dan Menteri Hukum Supratman (73%). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani (72%), sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago sama-sama mencatat (70%).
Kinerja menteri
Analis politik Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, memberi catatan sejumlah menteri yang mendapatkan skor cukup baik dari publik dalam sigi Indo Survey & Consulting (ISC), karena berperan krusial dalam melaksanakan program pemerintah selama nyaris setahun terakhir. Pertama adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memegang peranan kendali inflasi daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi transfer keuangan daerah (TKD).
Kendati, tantangan yang dihadapi Tito adalah tidak semua daerah memiliki kapasitas infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM) yang sama. Akan tetapi, Tito tampak berpengalaman mengonsolidasi program unggulan pemerintah seperti, Makan Bergizi Gratis (MBG), pangan dan pengendalian inflasi, sampai ke level daerah.
Kendati demikian, Insan memberi catatan yang cukup disayangkan dari Tito sebagai Mendagri, yang malah mendukung wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Seharusnya Tito tidak menyetujui gagasan ini karena mengurangi esensi partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Sekalipun alasannya adalah efisiensi," kata Insan saat dihubungi, baru-baru ini.
Selanjutnya, menteri yang cukup mendapat skor kepuasan publik tertinggi adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang terlihat memberi angin segar bagi sektor ekonomi sampai ke level sektor riil. Meski, masih terlalu dini untuk diberi rapor positif, gebrakan Purbaya yang menyalurkan Rp200 triliun ke bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat memberi peluang meningkatkan volume bisnis dan memperluas lapangan pekerjaan.
"Serta manuver anti-tax amnesty, penekanan kepada Pertamina untuk mengolah minyak sendiri sampai penghapusan pajak masyarakat dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Pendekatan yang pro-daya beli masayarakat ini sangat berbeda dengan orientasi stabilitas dan kehati-hatian ala Sri Mulyani. Kita sama-sama harus memantau supaya dana Rp200 triliun ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," kata Insan.
Figur lain yang mendapat penilaian positif dari publik dan berperan cukup teknokratik adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang sejauh ini cukup maksimal dalam menjembatani komunikasi antara presiden dan anggota kabinet. Salah satu peran yang tampak dilupakan Teddy adalah meredam konflik dari intrik internal kabinet.
Terlepas, dari catatan positif para Menteri Kabinet Merah Putih, Insan memberi pula catatan sosok menteri yang mendapat skor rendah atau negatif dipandang publik. Salah satu yang paling disorot adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Selama hampir setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Bahlil banyak melakukan kebijakan blunder yang menyusahkan rakyat, seperti kebijakan pelarangan para pengecer kecil, di luar pengecer resmi Pertamina untuk menjual LPG 3 kilogram (kg).
Selain itu, Bahlil juga dianggap pubik sebagai biang keladi masalah perusakan lingkungan Raja Ampat, dengan diizinkannya PT GAG Nikel untuk beroperasi di kawasan Raja Ampat.
"Dengan berbagai kontroversi kebijakan dan posisinya yang rentan dengan konflik kepentingan di sektor strategis, Bahlil Lahadalia paling layak untuk dikeluarkan dari kabinet Presiden Prabowo Subianto" kata Insan.
Survei yang dilakukan ISC itu berlangsung pada periode September 2025 terhadap 1.200 responden dengan usia di atas 17 tahun. Margin error dari riset ini adalah plus minus 2,8% dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%.
Survei ISC dilakukan dengan metode wawancara acak terstruktur dan ada empat aspek penilaian yang dinilai responden terkait kinerja menteri, yaitu kinerja aktual (40%), popularitas (25%), kedekatan dengan rakyat (20%), serta integritas dan transparansi (15%).
