Survei Indo Survey & Consulting (ISC) yang dirilis menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih cukup tinggi. Setidaknya 12 menteri memperoleh tingkat kepuasan publik di atas 70%. Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D. Muhammad mengatakan sejumlah menteri memiliki peran penting di program-program pemerintah.
Sejumlah program pemerintah dinilai menunjukkan langkah besar dalam mewujudkan visi ketahanan nasional, baik di bidang pangan, koperasi, maupun keuangan negara. Menurut Galau, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo menjadi salah satu program ambisius yang patut diapresiasi.
“Kalau kita lihat, program makan bergizi gratis ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap gizi anak-anak sekolah dan ketahanan pangan nasional,” ujarnya kepada Alinea.id, beberapa waktu lalu.
Pamor menteri
Ia menyoroti koordinasi lintas kementerian berjalan aktif dalam memastikan implementasi program MBG, termasuk peran Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Utusan Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Mardiono. Program ini, kata Galau, memperlihatkan kemampuan pemerintah mengelola rantai pasok pangan dalam skala besar.
“Jutaan porsi makanan MBG per hari itu semua dipusatkan di dapur umum berskala besar yang didistribusikan ke sekolah-sekolah. Ini melibatkan pemain besar dan pasokan ayam langsung karena kapasitas produksinya tinggi,” ujarnya.
Meski menilai masih ada tantangan dalam pengendalian harga di pasar tradisional, Galau menegaskan pentingnya evaluasi yang dilakukan pemerintah agar rantai pasok dan stabilitas harga tetap seimbang. “Pak Zulhas harus terus memantau harga ayam dan telur di pasar tradisional agar program MBG tetap berjalan dengan baik tanpa menekan pedagang kecil,” kata dia.
Selain sektor pangan, Galau juga mengapresiasi inisiatif pemerintah melalui Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Menurutnya, niat besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa patut diapresiasi sebagai upaya pemerataan pembangunan. “Belakangan disampaikan niatnya adalah pemberdayaan. Ini kan core business dari Kementerian Koperasi,” ujarnya.
Ia menilai, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memiliki peluang besar untuk melanjutkan transformasi koperasi agar lebih produktif dan berkelanjutan. “Langkah selanjutnya tinggal memastikan agar koperasi yang sudah berdiri dapat menyalurkan pembiayaan dari perbankan sehingga ekonomi di bawah bisa benar-benar berputar,” ucapnya.
Koordinasi antarlembaga, menurut Galau, menjadi salah satu kekuatan kabinet saat ini. Ia menyoroti peran Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya, yang dinilai berhasil menjaga hubungan lintas kementerian di tengah padatnya agenda presiden. “Peran-peran koordinasi antarmenteri itu harus dipastikan di tengah aktivitas Pak Prabowo yang kian padat untuk terlibat di berbagai forum internasional,” katanya.
Di bidang ekonomi dan fiskal, Galau menilai langkah-langkah Menteri Keuangan bersama jajaran ekonom dan teknokrat di bawah koordinasi Purbaya Yudhi Sadewa merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menjaga stabilitas penerimaan negara. Ia menganggap penegakan hukum terhadap rokok ilegal menjadi langkah penting untuk memperkuat basis pendapatan negara. “Ini bagian dari upaya memerangi kebocoran penerimaan negara,” ujarnya.
Lebih jauh, Galau juga mendorong agar pemerintah mulai mempertimbangkan inovasi pembiayaan kreatif seperti debt swap atau kompensasi utang melalui aktivitas ekonomi restoratif dan konservasi lingkungan. Ia menilai langkah tersebut bisa menjadi terobosan diplomasi fiskal yang sejalan dengan potensi Indonesia sebagai negara tropis dengan kekayaan biodiversitas tinggi.
Dalam bidang tata kelola politik dan pemerintahan, Galau menilai posisi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sangat strategis dalam memastikan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu yang efisien. “Kedudukan beliau sebenarnya sangat strategis ya, untuk memastikan berbagai agenda kita—Pilkada, Pemilu—berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk keberanian pemerintah untuk membuka ruang diskusi dalam memperkuat kualitas demokrasi.
Selain itu, Galau menyoroti peningkatan anggaran pertahanan dan keamanan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan nasional. Ia menilai keterlibatan militer dalam berbagai program sosial dan pembangunan harus dilihat sebagai bentuk efektivitas dan kedisiplinan eksekusi di lapangan. “Landasannya adalah efektivitas, dan militer dilibatkan di berbagai sisi untuk memastikan program berjalan dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Pada sektor energi, Galau menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memiliki tugas besar untuk menata kembali arah kebijakan energi nasional menuju transisi energi terbarukan. “Kita harus segera shifting ke energi terbarukan, dan kebijakan insentif dalam hal transisi energi perlu segera diwujudkan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk sektor sosial, Galau mengingatkan pentingnya langkah Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam memperkuat validitas data penerima manfaat. “Kita perlu mentransformasi baseline data perlindungan sosial agar benar-benar aktual dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ucapnya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya peran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang kini dipimpin Natalius Pigai dalam memastikan penegakan hak asasi manusia berjalan berkeadilan, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian. “Harus tegas berkaitan dengan itu, terutama di Papua yang selama ini menjadi zona gelap dan jarang sekali diwartakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia bilang satu tahun pertama pemerintahan merupakan periode krusial untuk menguji arah kebijakan besar negara. Ia menilai banyak fondasi yang sudah dibangun oleh para menteri, dan ke depan tinggal memastikan agar kebijakan lintas sektor benar-benar terintegrasi dan berkelanjutan.
Sementara itu, hasil survei ISC menempatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di posisi pertama dalam tingkat kepuasan publik dengan skor 85%. Dibuntuti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (83%) dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (82%). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berada di posisi keempat dengan 80%, diikuti Menteri Luar Negeri Sugiono (79%) dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (77%).
Selanjutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memperoleh (76%), Menteri Agama Nasaruddin Umar (75%), dan Menteri Hukum Supratman (73%). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani (72%), sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago sama-sama mencatat skor (70%).
Survei yang dilakukan ISC itu berlangsung pada periode September 2025 terhadap 1.200 responden dengan usia di atas 17 tahun. Margin error dari riset ini adalah plus minus 2,8% dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%.
