logo alinea.id logo alinea.id

Berkaca pada sejarah, yang belum selesai di debat kedua

Revolusi Tak Kunjung Selesai (2017) bisa menjadi referensi paling komprehensif untuk menelisik lebih jauh tema debat kedua Pilpres 2019.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Senin, 18 Feb 2019 19:42 WIB
Berkaca pada sejarah, yang belum selesai di debat kedua

Buku kumpulan tulisan 18 peneliti Prancis dan 9 peneliti Indonesia berjudul Revolusi Tak Kunjung Selesai; Potret Indonesia Masa Kini (2017) yang disunting periset senior Pusat Nasional Bidang Penelitian Ilmiah (Centre national de la recheche scientifique/CNRS) Prancis Remy Madinier bisa menjadi referensi paling komprehensif untuk menelisik lebih jauh tema debat kedua Pilpres 2019, yang sudah berlangsung Minggu (17/2) malam.

Lewat aneka metodologi kajian akademis, buku bunga rampai yang ditulis ilmuwan multidisiplin ini, menghadirkan data dan analisis mutakhir, yang cocok digunakan untuk mempertimbangkan argumen dua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, terkait tema debat kedua—infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Namun, dari tema tersebut, ada sejumlah hal yang rupanya luput dari argumentasi dan pembahasan debat kedua.

Buku Revolusi Tak Kunjung Selesai (2017). (legaleraindonesia.com).

Kekayaan laut

Revolusi Tak Kunjung Selesai dibuka dengan pembahasan terkait infrastruktur pelabuhan dan konektivitas antarpulau. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang punya lautan luas, mendeklarasikan laut sebagai alat pemersatu bangsa.

Sayangnya, pertikaian politik dan peralihan dari masa pemerintahan Sukarno ke Orde Baru, mengakibatkan perjuangan Deklarasi Djuanda impoten. Deklarasi Djuanda merupakan pernyataan kepada dunia, jika laut Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi ini muncul dari Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957.

Nelayan memindahkan hasil tangkapan kapal bagan mereka, di Pantai Gaung, Padang, Sumatera Barat, Kamis (17/1). /Antara Foto.

“Luas wilayah laut dan letak geografis Indonesia seharusnya menakdirkan Indonesia menjadi negara maritim paling terkemuka, namun kenyataannya tidak,” tulis pakar geografi dari Universitas Paris, Nathalie Fau, dalam tulisannya “Penyatuan Rumit Tanah Air; Antara Daratan dan Lautan, Rumitnya Pengendalian Bentang Wilayah Indonesia” di buku Revolusi Tak Kunjung Selesai.

Fau menulis, Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya pada Oktober 2014 berniat menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurut Fau, ambisi itu diwujudkan dengan strategi peningkatan nilai sumber daya laut.

Rentang 2014 hingga 2015, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) produksi perikanan tangkap Indonesia naik, dari 6,35 juta ton menjadi 6,67 juta ton. Namun, menurun pada 2016 menjadi 6,58 juta ton. Fau menyindir masalah kelautan Indonesia.

“Di negeri seluas dan semajemuk Indonesia, fungsi dan peran kelautan terbilang jauh dari homogen,” tulis Fau.

Bukan tanpa argumen Fau berkomentar pedas seperti itu. Alasannya, tak ada koordinasi antarjajaran di pemerintahan, eksploitasi berlebih di zona garis pantai, cara penangkapan ikan yang berpotensi merusak ekosistem laut, pembukaan area budidaya kelapa sawit yang mengorbankan hutan bakau, serta pencemaran limbah pabrik, masih saja terjadi.

Membaca peluang Garbi menjadi partai politik

Membaca peluang Garbi menjadi partai politik

Rabu, 17 Jul 2019 20:50 WIB
Jalan sunyi seorang perias jenazah

Jalan sunyi seorang perias jenazah

Selasa, 16 Jul 2019 18:23 WIB