sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pengamat: Besarnya peran Luhut di pemerintahan mengancam wibawa Presiden Jokowi

Luhut Pandjaitan memiliki peran besar di dalam pemerintahan karena diberi kewenangan di luar tupoksinya sebagai nahkoda Kemenko Marves.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Jumat, 01 Apr 2022 11:51 WIB
Pengamat: Besarnya peran Luhut di pemerintahan mengancam wibawa Presiden Jokowi

Besarnya peran Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, pada pemerintahan kembali menuai sorotan. Bahkan, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman, menyebut, Menko Luhut bak perdana menteri.

Pengamat Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, sependapat dengan Benny. Alasannya, banyak pekerjaan yang ditangani Luhut di luar tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai menko marves.

"Koordinator Penanganan Pandemi Covid-19 se-Jawa dan Bali, misalnya, diserahkan sepenuhnya kepada Luhut. Akibatnya, ia banyak menangani terkait pandemi Covid-19, yang pernyataannya kadangkala banyak nyerempet ke masalah kesehatan," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/4).

"Jadi, Luhut masuk hampir ke semua bidang. Padahal, secara formal ia hanya menko markes, yang bidang kerjanya sudah jelas diatur dalam perundangan," imbuh dia.

Karena Luhut masuk hampir ke semua bidang, lanjut Jamiluddin, maka dia secara fungsional sudah melaksanakan tupoksi perdana menteri, yang akhirnya dicibir Benny Harman.

Menurutnya, ini tidak baik karena memengaruhi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Berdampak pada turunnya wibawa Presiden di mata masyarakat."

Selain itu, bagi Jamiluddin, besarnya peran Luhut mengancam soliditas Kabinet Indonesia Maju. Para menteri yang tupoksinya "dijamah" Luhut diyakini sukar menerimanya, tetapi tidak disampaikan secara terbuka.

"Jadi, besarnya peran Luhut di kabinet Jokowi sebaiknya dikurangi. Hal itu diperlukan agar nahkoda di negeri ini hanya satu dan kabinet Jokowi tetap solid," tandasnya.

Sponsored

Benny Harman sebelumnya menyebut, peran Luhut di dalam kabinet Jokowi seperti perdana menteri. Kritik dilayangkan ketika Luhut menghadiri Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Silatnas Apdesi) di Jakarta, beberapa hari lalu.

"Saya amati, peran Menko Marves dalam kabinet Jokowi seperti perdana menteri sehingga diam-diam ada pergeseran sistem ketatanegaraan," ucapnya via akun Twitter @BennyHarmanID, Rabu (30/3).

"Presiden hanya kepala negara. Kepala pemerintahan/perdana menteri dipegang Menko Marves. Jika dibiarkan, ini akan menjadi konvensi ketatanegaraan," kicaunya lagi.

Terpisah, Juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, menilai, pernyataan Benny Harman tersebut tidak berdasar. "Opini sesat itu."

Dirinya menerangkan, Luhut menghadiri Silatnas Apdesi hanya sebagai tamu yang diundang. "Kebetulan mereka bilang, para kepala desa cocok dengan gaya Pak Luhut yang praktis, tidak banyak berteori, fokus kepada eksekusi," dalihnya.

Berita Lainnya
×
tekid