BNPB dan Kemensos diminta maksimal tangani korban gempa di Majene
Anggota DPR turut prihatin atas terjadinya gempa bumi di Majene.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, merasa prihatin atas terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 di Kota Majene, Sulawesi Barat. Dua mitranya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Menteri Sosial (Mensos), dimintanya segera membantu proses pemulihan pada masyarakat sekitar secara maksimal.
"Kami meminta agar BNPB dan Kemensos segera tangani secara maksimal untuk melakukan rescue dan tanggap darurat secara cepat dan akurat," ujar anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf, saat dihubungi Alinea.id, Jumat (15/1).
Politikus PKS ini menilai, Presiden Joko Widodo perlu menginstropeksi atas penyelenggaraan negara. Pasalnya, telah terjadi sejumlah bencana yang melanda Indonesia di awal 2021 ini.
Menurutnya, rentetan peristiwa bencana yang terjadi di dalam negeri bukan sekedar kejadian alam murni.
"Tatapi diyakini peran tangan dan tindakan manusia sangat besar. Karena itu kami meminta kepada Presiden agar berani melakulan koreksi terhadap pola penyelenggaraan bernegara, untuk lebih diarahkan dan diwarnai pola yang semakin friendly dengan ketentuan agama," kata dia.
Bukhori turut berbelasungkawa atas korban terdampak gempa bumi dan tanah longsor di Majene. Terlebih, bencana itu beriringan dengan pandemi Covid-19.
"Kami juga prihatin atas musibah yang terus menerus menimpa bangsa dan negeri ini," terang dia.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) Mamuju mencatat per Jumat (15/1) pukul 11.10 WIB, ada delapan meninggal dunia, 637 luka-luka, dan 15.000 orang mengungsi akibat gempa dini hari tesebut.
Para pengungsi tersebar di 10 titik yang tersebar sepuluh desa di Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Malunda, dan Kecamatan Sendana. Kesepuluh desa tersebut yakni Desa Kota Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu Angin, Desa Petabean, Desa Deking, Desa Mekata, Desa Kabiraan, Desa Lakkading, Desa Lembang, dan Desa Limbua.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
El Nino dan ancaman 'badai' karhutla 2023
Jumat, 31 Mar 2023 15:03 WIB
Menimbang sistem pemilu proporsional terbuka, tertutup, atau campuran
Kamis, 30 Mar 2023 06:19 WIB