Demokrat AHY diminta waspada, ada indikasi kantor DPP direbut paksa

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief mengimbau kader Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merapatkan barisan ihwal adanya indikasi Kantor DPP Demokrat akan direbut paksa.

Hal itu disampaikan Andi Arief lantaran batas akhir diterima atau ditolaknya berkas permohonan pengesahan kepengurusan kubu Demokrat kubu Moeldoko oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) jatuh pada hari ini.

"Sesuai dg permenkumham, atas menyatakan dokumen KLB brutal diterima/lengkap atau tidak adalah hari ini 30 Maret 2021," cuit Andi Arief via akun Twitter-nya, Selasa (30/3).

Namun, sambungnya, pengumuman itu bisa saja lebih cepat. Utuk itu Andi meminta kader Demokrat di bawah pimpinan AHY tetap waspada. "Namun batas Depkumham umumkan itu tgl 6 April 2021 (bisa lebih cepat). Tetap waspada karena ada indikasi Kantor DPP akan direbut paksa," lanjut Andi.

Lebih jauh Andi menyampaikan, Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang akan sulit disahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Andi Arief kemudian menyinggung saat Moeldoko mengaku tidak terlibat dalam KLB. Namun nyatanya yang terjadi sebaliknya.

"KLB Moeldoko akan main gila, tahu bahwa putusan  Depkumham sulit mensahkan  mereka, kini mereka akan berupaya merebut paksa kantor DPP Demokrat jalan Proklamasi," pungkas Andi.

KLB Moeldoko akan main gila, tahu bahwa putusan Depkumham sulit mensahkan mereka, kini mereka akan berupaya merebut paksa kantor DPP Demokrat jalan Proklamasi.