Di balik geliat unjuk rasa digital mahasiswa

Larangan aksi unjuk rasa selama pandemi tak membuat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) patah arang. Demi menjaga sikap kritis terhadap beragam kebijakan pemerintah, sejak beberapa pekan lalu, HMI mendirikan mimbar virtual. Di mimbar bertema "HMI versus Jokowi" itu, kader-kader dari berbagai daerah bergantian menyampaikan orasi, sajak, dan puisi. 

"Orasi sejauh ini sudah disampaikan oleh ketua HMI dari Medan, Sigli, Masohi, Sukabumi dan saya dari Jakarta Selatan," kata Ketua HMI cabang Jakarta Selatan Safarian Shah Zulkarnaen atau yang akrab disapa Safa saat dihubungi Alinea.id, Sabtu (21/8). 

Ia membenarkan mimbar virtual itu digelar untuk menjaga agar gerakan mahasiswa agar tidak padam di tengah pandemi. Menurut dia, HMI juga mendorong kader-kadernya di berbagai daerah untuk beralih ke ranah digital saat menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

"Platformnya saja kami sesuaikan dengan situasi saat ini. HMI Jaksel memang mendorong temen-temen untuk tetap melakukan kritisisme terhadap pemerintahan. Salah satunya melalui tulisan. Ada pula yang mengkritisi lewat puisi yang diunggah ke media sosial," kata pemuda berusia 26 tahun itu. 

Unjuk ekspresi kritis di media sosial, menurut Safa, merupakan siasat organisasi untuk mengakali larangan aksi demonstrasi selama pandemi. Gerakan mahasiswa di medsos itu, kata dia, juga tak mudah dirasuki kepentingan politik transaksional. "Belakangan, demo di Jakarta itu banyak sekali yang abal-abal alias dibayar," ungkap Safa. 

Meskipun kian aktif di media sosial, Safa mengatakan, opsi turun ke jalan tetap terbuka. Jika memungkinkan dan dibutuhkan, kader-kader HMI siap menggelar aksi unjuk rasa langsung ke Gedung DPR atau Istana Negara untuk mengkritik kebijakan pemerintah. "Tergantung dari eskalasinya seperti apa," cetus dia. 

Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) PB HMI Rich Ilman Bimantika membenarkan HMI tengah mencari format yang paling tepat untuk mengkritik kebijakan pemerintah tanpa harus membahayakan jiwa. Apalagi, sejumlah rencana aksi unjuk rasa yang disusun HMI batal digelar karena larangan kepolisian. 

Sejuah ini, Ilman mengatakan, baru dua opsi format gerakan yang ingin ditempuh para kader HMI. Pertama, HMI menyampaikan kritik secara bersurat ke DPR. "Kedua, ya, melakukan aksi nasional dengan segala risikonya," ucap Ilman kepada Alinea.id, Minggu (22/8). 

Menurut Ilman, perubahan format juga dipengaruhi peristiwa "hilangnya" pelaksana jabatan (Pj) Ketua Umum PB HMI Abdul Muis pada 6-8 Agustus lalu. Selama tiga hari, Abdul Muis tak bisa dihubungi. Padahal, HMI tengah merencanakan aksi unjuk rasa selama 6-13 Agustus 2021. 

Selain karena pengawasan ketat kepolisian, hilangnya Abdul Muis membuat aksi unjuk rasa HMI terpaksa dibatalkan. "Kami tidak mau kejadian itu terulang kembali. Awal mula hilangnya ketua PJ ini kan karena gerakan yang kami bangun. Kejadian itu membuat kami hati-hati betul," kata Ilman. 

Saat ditanya musabab hilangnya Abdul Muis ketika itu, Ilman enggan berkomentar. Menurut dia, PB HMI masih mendikusikan peristiwa tersebut.  "Kami belum berani menyimpulkan apa saja yang dialami Pj ketua umum dan siapa yang melakukannya saat hilang. Ini harus diselesaikan secara organisasi dulu," ungkap dia. 

Terkait sikap HMI terhadap pemerintah, Ilman menerangkan ada dua isu besar yang menjadi perhatian organisasinya. Pertama, degradasi demokrasi yang terjadi selama dua tahun masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Kedua, penanganan pandemi yang dianggap berantakan. 

Jika memungkinkan, kata Ilman, HMI bakal menggelar aksi turun ke jalan menyuarakan aspirasi terkait kedua isu besar itu. Namun, aksi itu hanya bakal digelar jika dipastikan tidak akan memperburuk situasi saat pandemi. "Kami tidak ingin HMI ini dibingkai menjadi organisasi yang radikal dan tidak taat aturan," kata Ilman. 

Dari King of Silent hingga Guardian of Oligarch

Perubahan format gerakan juga dilakukan komponen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud). Ketua BEM Unud Muhammad Novriansyah mengatakan sengaja mengubah pola gerakannya menjadi lebih kekinian dengan memuat meme berisi protes terhadap kebijakan pemerintah di media sosial. 

Format tersebut, kata Novri, sapaan akrab Novriansyah, dipilih BEM Unud usai mendapat banyak hambatan dari aparat kepolisian saat akan menggelar aksi demonstrasi. BEM Unud juga tak mau dianggap melanggar 
Undang-Undang Karantina Kesehatan karena memaksa menggelar aksi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). 

"Pihak kepolisian selalu membenturkan dengan batasan waktu, jumlah orang, dan lain sebagainya. Ada juga alasan harus tes Covid-19 dulu sebelum demonstrasi. Jadi, kami sudah tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara yang konvensional," kata Novri kepada Alinea.id, Selasa (24/8).

Kritik mahasiswa di ranah digital, menurut Novri, tidak kalah ampuh. Jika dikemas dengan menarik, kritik mahasiswa bisa sampai ke pemangku kepentingan dan didukung publik. Ia mencontohkan viralnya meme "The Guardian of Oligarch" yang diunggah di akun Instagram @bem_udayana, Senin (19/7). 

Dibikin mirip poster film Guardian of The Galaxy, meme itu mengkritik Jokowi yang kerap merilis kebijakan pro kepentingan kelompok tertentu. "Dulu, meme kita anggap sebagai hal receh dan enggak penting. Sekarang menjadi hal yang punya subtansial," kata Novri.

Novri menuturkan tema meme itu tidak asal-asalan dipilih. BEM Unud menyematkan gelar Jokowi sebagai penjaga oligarki setelah berdiskusi panjang membahas keresahan-keresahan yang dirasakan publik semasa pandemi Covid-19. 

"Ternyata keresahannya mengerucut kepada kesimpulan pemerintahan saat ini dikelola oleh oligarki. Kondisi itu tercermin dari kerusakan lingkungan akibat eksplorasi berlebihan di banyak daerah dan pelemahan KPK lewat UU KPK dan TWK (tes wawasan kebangsaan) di KPK. Dari situ, kami buat meme Jokowi penjaga oligarki," ujar Novri.

Gerakan mahasiswa di ranah digital, kata Novri, juga mampu mempererat solidaritas antara mahasiswa di berbagai daerah. Karena tak terbatas jarak dan waktu, isu-isu lokal yang disuarakan kelompok mahasiswa di suatu daerah bahkan bisa naik kelas menjadi isu nasional dan mendapat dukungan moral dari kalangan mahasiswa di daerah lainnya. 

"Pergerakan di media sosial membuat isu yang kami suarakan tidak sektoral. Tapi, cakupannya bisa jadi lebih luas. Sekarang secara digital kita bisa bersolidaritas dengan teman-teman di daerah lain," kata Novri. 

Lebih jauh, Novri mengatakan, konsolidasi gerakan mahasiswa tidak terganggu selama pandemi. Secara rutin, BEM-Seluruh Indonesia (SI) menggelar pertemuan virtual untuk membahas isu-isu publik yang layak dikawal oleh mahasiswa. 

Diskusi-diskusi itu, kata dia, juga kerap melibatkan para pakar dan aktivis dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). "Kami buat kajian virtual bersama kalangan pakar dan LSM untuk menentukan apa yang harus dilakukan," kata Novri. 

JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE pic.twitter.com/EVkE1Fp7vz — BEM UI (@BEMUI_Official) June 26, 2021

Diakuai Novri, mengkritik pemerintahan saat ini cenderung berbahaya. Ia mencontohkan perburuan polisi terhadap pembuat mural bernuansa kritik yang belakangan marak di berbagai daerah. Sebagai Ketua BEM Unud, Novri sempat khawatir ia juga jadi target aparat karena rajin mengkritik kebijakan pemerintah. 

Namun demikian, Novri mengaku tak akan mengendorkan aktivisme politiknya. "Apa yang saya lakukan adalah pure atas dasar kajian dan riset. Jadi, ketika saya menyampaikan kritik itu memang punya dasar dan faktanya. Jadi, saya yakin," ujar Novri.

Ke depan, Novri mengungkapkan, BEM Unud berencana menggelar unjuk rasa virtual bertajuk "Pekan Narasi untuk Melawan". Penanganan pandemi oleh pemerintah akan jadi tema utama yang dikritik. "Persoalan pandemi masih menjadi pengawalan kami sampai saat ini," imbuhnya. 

Jauh sebelum BEM Unud, unjuk rasa mahasiswa di jagat maya sebenarnya sudah digelar sejumlah BEM di berbagai kampus. Awal Juli lalu, misalnya, BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengkritik Wapres Ma'ruf Amin di akun Instagramnya pada awal Juli lalu. Mereka menyebut Ma'ruf sebagai "King of Silent" lantaran kinerjanya dianggap tak kelihatan. 

Untuk Ketua DPR Puan Mahahari, BEM Unnes memberikan gelar "Queen of Ghosting". Julukan itu diberikan lantaran DPR dianggap kerap mengesahkan produk-produk legislasi yang cenderung tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat saat pandemi. 

Sepola, BEM UI memublikasikan unggahan berjudul "Jokowi: The King of Lip Service" di akun media sosial mereka, Sabtu (26/6). Unggahan itu dimaksudkan untuk mengkritik sejumlah janji Jokowi yang hingga kini belum ditepati, semisal revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan penguatan KPK. 

Protes serupa juga tercatat digelar kalangan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Lewat akun medsos masing-masing, kelompok mahasiswa di kedua kampus itu mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi yang kerap tak sejalan dengan pernyataan-pernyataannya di ruang publik.

Demokrasi digital

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun kritik via media sosial merupakan sesuatu hal yang lazim di era demokrasi digital. Karena itu, ia tak heran jika kelompok mahasiswa saat ini terlihat piawai menggalang aksi protes di ranah virtual. 

"Mahasiswa secara umum dapat dengan mudah memanfaatkan era digital ini untuk kepentingan yang lebih besar dan beragam. Memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan keinginan rakyat telah terjadi saat ini. Pola ini yang kemudian disebut sebagai demokrasi digital," kata Ubed, sapaan akrab Ubedilah, kepada Alinea.id, Minggu (22/8). 

Ubed menyebut pola gerakan mahasiswa saat ini dengan nama gerakan zig-zag. Dalam pola ini, mahasiswa tak hanya mengandalkan aksi unjuk rasa di jalanan, tapi juga mengandalkan media sosial jika situasi tidak memungkinkan untuk turun ke jalan.

Ia mencontohkan protes kalangan mahasiswa yang menolak pelemahan KPK pada September 2019. Pada mulanya, aksi protes itu meluas di media sosial terlebih dahulu. "Dimulai dengan tagar #reformasidikorupsi yang viral di media sosial, lalu berubah menjadi gerakan demonstrasi yang sangat besar," ucap mantan aktivis 98 itu.

Menurut Ubed, protes di media sosial tergolong efektif. Ia mencontohkan unggahan "Jokowi King of Lip Service" yang berujung pada terbongkarnya rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro. Selain sebagai rektor, Ari ketahuan memegang jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama BRI. Padahal, statuta UI melarang rektor memegang jabatan ganda. 

Merespons polemik itu, Jokowi lantas mengesahkan PP Nomor 75/2021 tentang Statuta UI untuk mengganti peraturan sebelumnya. Dalam aturan terbaru, rangkap jabatan di BUMN/BUMD hanya dilarang untuk jabatan direksi. Upaya itu sia-sia lantaran Ari malah mundur dari jabatan Wakil Komisaris Utama BRI. 

"Daya sebar pesan aspiratif gerakan mahasiswa di media sosial begitu cepat dan meluas membuat rezim penguasa saat ini cukup kerepotan. Pada titik ini, gerakan mahasiswa berbasis digital mampu memberi pengaruh pada publik secara luas sehingga mau tidak mau memaksa kekuasaan untuk merespons protes mahasiswa tersebut," kata Ubed. 

Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Petrus Hariyanto menilai aktivisme mahasiswa di media sosial hanya bersifat sementara. Setelah pandemi, ia meyakini kelompok mahasiswa bakal kembali rutin turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa. 

Meski begitu, ia mengapresiasi kelompok mahasiswa yang bisa tetap kreatif mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah meskipun dibatasi oleh pandemi Covid-19. "Ide memadukan kreativitas seni lukis dengan dunia virtual, ternyata mendapat tempat di netizen sehingga menjadi viral," kata Petrus kepada Alinea.id, Kamis (26/8).

Lebih jauh, Petrus menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan represif terhadap para pengkritik, termasuk dari kalangan mahasiswa. Secara khusus, ia menyesalkan sikap aparat berambisi memburu dan menyeret pembuat mural ke ranah hukum. 

"Saya jujur mengkritik kebijakan represif seperti itu. Mural adalah bagian dari cara orang menyampaikan pendapat dan dilindungi oleh undang-undang," ucap Petrus.