sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR desak PLN buka-bukaan soal bengkaknya tagihan listrik

PLN belum menjelaskan secara detail ihwal bengkaknya tagihan listrik.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Kamis, 11 Jun 2020 13:48 WIB
DPR desak PLN buka-bukaan soal bengkaknya tagihan listrik
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 63749
Dirawat 30834
Meninggal 3171
Sembuh 29105

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno menyebut ada potensi salah penghitungan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ihwal pembengkakan tagihan listrik yang dikeluhkan warga belakangan ini.

Untuk itu Eddy mendoronga agar PT PLN mau transparan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

"Kalau ternyata benar hitungan PLN salah, maka wajib berikan kompensasi untuk masyarakat," kata Eddy saat dihubungi Alinea.id, Kamis (11/6).

Dijelaskan Eddy, hingga saat ini tagihan listrik menjadi polemik lantaran pihak PT PLN masih belum menjelaskan secara detail.

Politikus PAN ini berharap PT PLN bisa melakukan inovasi agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi utuh.

Sementara itu, Anggota Komisi VII Ratna Juwita mengatakan, sebenarnya keluhan ini sudah mulai bergulir sejak April 2020, tepatya di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Keluhan ini telah bergulir sejak bulan April. Pada saat RDP virtual dengan pihak PLN pun, saya sampaikan bahwa keluhan masyarakat ini tidak boleh diabaikan," kata Ratna.

Senada dengan Eddy, Ratna mendesak agar PLN transparan dan harus menyampaikan secara resmi, mengapa masyarakat mengalami pembengkakan tagihan listrik.

Sponsored

"Selama ini belum ada jawaban yang gamblang dari PLN, ini sangat disayangkan mengingat banyaknya keluhan dan beban yang semakin menyulitkan masyarakat di masa pandemi ini," tegas politikus PKB itu.

Ratna khawatir, jika PLN masih tidak transparan, maka masyarakat akan memiliki opini negatif terhadap PLN, dan jangan salahkan masyarakat jika ada pandangan bahwa ada skema subsidi silang yang diterapkan PLN untuk memberikan insentif atau keringanan untuk  pengguna daya 450 dan 900 watt.

Namun, untuk lebih jelasnya Komisi VIII akan segera memanggil Direktur PLN. Ratna mengaku telah mengusulkan kepada pimpinan DPR RI agar rapat dengar pendapat dengan PLN dapat segera diagendakan.

"Kita membutuhkan informasi yang komprehensif, biar berimbang. Selama ini kan kita sudah mendengarkan keluhan masyarakat. Nah, kita perlu tahu dulu kalau dari PLN gimana penjelasannya," katanya.

Setelah itu, lanjut dia, baru bisa menentukan langkah apa yg bisa kita putuskan, supaya masyarakat tidak terbebani dan PLN juga tidak rugi. 

"Skema keuangan apa yang bisa menyelamatkan PLN sebagai pelayan masyarakat maupun as business company yang harus tetap memberikan keuntungan pada Negara," pungkasnya.

Berita Lainnya