DPR sesalkan anggaran kemiskinan Rp500 T hanya untuk rapat di hotel

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan sangat prihatin dengan dugaan penyelewengan anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun hanya untuk melakukan rapat di hotel. Menurutnya, DPR akan mendalami hal ini lebih lanjut saat rapat dengar pendapat dengan beberapa menteri terkait.

"Ini bencana, mesti ada political will yang jelas. MenPAN-RB bisa usulkan pola dan mekanismenya, sayang sekali uang rakyat tidak efektif," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (30/1).

Politikus PKS ini memastikan akan mendalami munculnya dugaan tersebut. Pangkalnya, anggi sebesar Rp500 triliun itu seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Mardani juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti mengambil langkah untuk merespons dugaan penyelewengan anggaran kemiskinan ratusan triliunan tersebut.

"Kami akan dalami saat RDP (rapat dengar pendapat) di Komisi II nanti. Pak Jokowi juga mesti ambil tindakan. Bedah dan bereskan agar anggaran Rp 500 T ini bisa nendang manfaatnya bagi rakyat," katanya.

Dugaan penyelewengan anggaran kemiskinan Rp500 triliun ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. 

Anas merasa jengkel terhadap program-program pengentasan kemiskinan di kementerian atau lembaga yang dinilai dihamburkan. Bahkan, program-program penanganan kemiskinan tersebut selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. 

"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga tapi ini tidak inline dengan target prioritas Pak Presiden karena K/L sibuk dengan urusan masing-masing," ungkap Anas dalam acara sosialisasi di Hotel Grand Sahid Jaya beberapa watu lalu.

Menurut Anas, program-program pengentasan kemiskinan yang tidak berdampak dan hanya menghabiskan anggaran dalam jumlah banyak pada akhir tahun. Seperti berupa program rapat-rapat pengentasan kemiskinan di hotel-hotel, hingga hanya sebatas studi banding tanpa adanya kebijakan yang jelas.

"Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan, tapi terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan Bapak Presiden dan banyak untuk program-program yang terkait studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tandas Anas.