Dua rekam jejak buruk Menteri KP baru diungkap KIARA

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengkritik dan mempertanyakan alasan pengangkatan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) menggantikan Edhy Prabowo yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menteri baru ini tidak memiliki rekam jejak ‘ngurusin’ kedaulatan masyarakat bahari apalagi hal-hal yang berhubungan dengan isu kelautan dan perikanan. Apakah Presiden tidak memiliki orang yang lebih baik untuk dipilih untuk mengurus KKP yang bertanggungjawab kepada jutaan nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, dan jutaan masyarakat pesisir lainnya?” kata Susan dalam keterangannya, Rabu (23/12).

KIARA kemudian membeberkan dua rekam jejak negatif atau kurang baik Menteri KP baru. Pertama, jelas dia, Sakti Wahyu Trenggono berada di balik perusahaan ekspor benih lobster, yaitu PT Agro Industri Nasional (Agrinas).

"Perusahaan ini dibentuk oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan, dalam pembinaan Kementerian Pertahanan RI untuk menjalankan peran strategis mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air lewat usaha di bidang produksi tanaman pangan, produksi perikanan, bioenergi, konservasi, distribusi pangan dan teknologi produksi pangan," jelas Susan.

Di dalam struktur perusahaan ini, sambung Susan, Sakti Wahyu Trenggono menjabat Komisaris Utama. Lalu posisi komisaris ditempati oleh Sugiono dan Sudayono yang merupakan petinggi Partai Gerindra.

"Adapun posisi direktur utama dipegang oleh Rauf Purnama yang merupakan Anggota Dewan Pakar Gerindra, dan posisi direktur dipegang oleh Dirgayuza Setiawan yang merupakan Kabid Medsos dan Informasi Publik Gerindra," bebernya.

Dengan menempatkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri KP, lanjut dia, maka Jokowi akan mengulangi kesalahan sebagaimana menunjuk Edhy Prabowo yang bermasalah dengan kebijakan ekspor benih lobster.

"Kami mengingatkan relasi kuasa dan latar belakang menteri baru ini jangan sampai kemudian melegalkan eksploitasi sumber daya perikanan, khususnya lobster,” tegas Susan. 

Rekam jejak negatif kedua temuan KIARA adalah nama Sakti Wahyu Trenggono juga tercatat pernah menjabat Komisaris PT. Merdeka Copper Gold Tbk, perusahaan tambang emas yang melakukan eksploitasi kawasan gunung Tumpang Pitu (bukit tujuh) di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

Pertambangan ini, jelas dia, dilakukan melalui dua anak perusahaannya, yaitu PT. Bumi Suksesindo (PT. BSI) dan PT. Damai Suksesindo (PT. DSI) sejak 2012.

“Perusahaan ini telah terbukti menghancurkan Gunung Tumpang Pitu dan mencemari kawasan perairan tangkap nelayan di Pancer dan pesisir pantai Pulau Merah. Yang tak kalah parahnya adalah perusahaan ini melakukan kriminalisasi terhadap warga bernama Heri Budiawan atau yang akrab disapa Budi Pego yang divonis penjara selama empat tahun karena menolak tambang emas Tumpang Pitu,” ungkapnya.

Dengan dua rekam jejak ini, lanjut Susan, seharusnya Wahyu Trenggono tidak dipilih untuk menggantikan Edhy Prabowo.

“Mengganti Edhy dengan Sakti Wahyu Trenggono, sama dengan mengeluarkan KKP dari mulut buaya dan memasukannya ke mulut harimau,” pungkasnya.