sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Dukung pemekaran, DPD: Papua idealnya ada tujuh provinsi

Sejauh ini DPD mengusulkan dua wilayah yang dalam waktu dekat bisa dilakukan pemekaran.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Senin, 23 Des 2019 08:54 WIB
Dukung pemekaran, DPD: Papua idealnya ada tujuh provinsi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 506.302
Dirawat 64.878
Meninggal 16.111
Sembuh 425.313

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, setuju adanya pemekaran di wilayah Papua. Namun, kata dia, hanya dua wilayah saja yaitu di selatan dan pegunungan, sehingga diharapkan pengelolaan daerah semakin baik.

"Papua idealnya ada tujuh provinsi melihat klaster berdasarkan budaya dan adat istiadat, namun saya pikir dengan kondisi saat ini dua wilayah dulu (dimekarkan) yaitu di selatan dan pegunungan," kata Nono dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Rencana Kerja DPD RI 2020, di Surabaya, Minggu (22/12) malam.

Nono mengatakan, wilayah Papua dengan empat provinsi diharapkan bisa mengatur wilayahnya, sehingga besaran wilayah dengan besaran persoalan bisa dikelola dengan baik.

Menurut dia, setelah ada empat provinsi di Papua, akan dievaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah karena ada daerah lain yang juga memerlukan pemekaran, yaitu Kalimantan.

"Kalau Kalimantan karena daerah perbatasan, setelah Kalimantan Utara, ada Kapuas Raya yang dimekarkan dari Kalimantan Barat," ujarnya.

Menurut dia, rencana pemekaran tersebut akan dibahas bersama Dewan Otonomi Daerah terkait masih ada kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).

Selain itu, menurut dia, DPD RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan di wilayah tersebut.

Menurut dia, 'letupan' di Papua sudah direspons pemerintah melalui tindakan pengamanan dan hukum, namun itu tidak cukup karena ada permasalahan multi-dimensi yang perlu penanganan komprehensif.

Sponsored

"Urusan di Papua tidak hanya pengamanan dan hukum, namun ada masalah sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan yang perlu penanganan agar tuntas," ujarnya.

Menurut dia, Otonomi Khusus Papua akan berakhir pada 2021 sehingga perlu dievaluasi apakah diteruskan atau ada Otsus Plus untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

Dia menilai letupan di Papua berawal dari hal-hal berbau rasis, sehingga ketika itu muncul dampaknya bisa membakar tumpukan masalah yang ada di Papua. (Ant)

Berita Lainnya