sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Fahri Hamzah kritik usulan PKS soal pajak kendaraan

Usulan PKS dinilai tidak berdasarkan kajian yang komprehensif dan terkesan hanya ingin mendapatkan efek elektoral.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Senin, 26 Nov 2018 15:57 WIB
Fahri Hamzah kritik usulan PKS soal pajak kendaraan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 127083
Dirawat 39082
Meninggal 5765
Sembuh 82236

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik rencana PKS yang ingin menghapuskan pajak kendaraan bermotor dan memberlakukan SIM seumur hidup melalui Undang-undang. Fahri menyebut PKS tidak realistis dengan wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor. 

Menurut Fahri seharusnya pajak kendaraan bermotor lebih ditingkatkan agar masyarakat memilih transportasi publik. Hal ini berkaca pada kondisi di Singapura itu pajak motor dan mobil itu dinaikkan setinggi-tingginya karena penggunanya telah menggunakan ruang publik dengan kendaraan privat

Fahri menilai apa yang direncanakan PKS tersebut kurang didasarkan pada kajian yang komprehensif dan terkesan hanya ingin mendapatkan efek elektoral. Apalagi motor menurut Fahri adalah kendaraan yang kurang aman. 

"Aturan tersebut hanya untuk popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong, justru politik itu untuk perlindungan," kata Fahri pada Senin (26/11). 

Sponsored

Fahri menambahkan, apabila PKS tetap ngotot mewujudkan rencana tersebut, maka PKS telah menyia-nyiakan pembangunan infrastruktur transportasi massal, yang saat ini tengah gencar dibangun Presiden Joko Widodo. Sebab tidak ada gunanya MRT dan LRT dibangun kalau justru malah ruang untuk kendaraan privat dibuka. 

"Pembangunan infrastruktur bertujuan agar orang dari Blok M ke Kota tidak lagi menggunakan motor, sebab itu bahaya. Jadi tidak begitu cara melihat persoalan publik, majunya suatu peradaban kota itu ditandai dengan transportasi massalnya, bukan menjamurnya kendaraan bermotor," jelasnya.

Mantan Politisi PKS tersebut pun menyarankan kepada PKS tidak membolak-balik logika publik, demi kepentingan elektoral politik semata. Sebaliknya ia mengingatkan sebaiknya sebuah usulan adalah melindungi penggunaan ruang publik untuk kendaraan privat, bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik. 
 

Berita Lainnya