Gerindra tinggal tunggu lampu hijau Jokowi

Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sudah ada kesepakatan di internal Gerindra untuk pindah ke gerbong koalisi parpol pendukung pemerintah Jokowi-Ma'ruf atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Menurut dia, Gerindra kini hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Presiden Jokowi. 

"Iya, (tinggal menunggu keputusan Jokowi). Jadi, tentu kami persilakan apabila Pak Jokowi dan pemerintah lima tahun ke depan (jika) membutuhkan dan bersesuaian dengan konsepsi Gerindra. Tentu, Gerindra dengan kesanggupannya, kita akan bekerja," ujar Dahnil di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerindra di Hambalang, Bogor Jawa Barat, Rabu (16/10).

Sebelumnya, Gerindra dikabarkan bakal segera merapat ke koalisi Jokowi. Isu itu kian kencang berembus setelah Prabowo bertemu dengan sejumlah ketua umum parpol KIK. Saat bertemu Prabowo, Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan tak akan mengganjal Gerindra jika berniat bergabung dengan KIK.

Lebih jauh, Dahnil mengatakan, Gerindra tidak khawatir bakal kehilangan basis pemilih meskipun pindah gerbong. "Menurut Pak Prabowo, tidak ada yang jauh lebih tinggi kepentingannya ketimbang kepentingan bangsa dan negara. Jangan lupa, ya, Pak Prabowo ini prajurit. Prajurit itu bila negara memanggil, ya, siap bekerja," tutur dia. 

Terkait jatah menteri, Dahnil mengatakan, sikap Gerindra pun demikian. Prabowo dan Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait menteri Gerindra kepada Jokowi selaku Presiden terpilih. 

"Banyaklah kandidat di Partai Gerindra. Ada Bang Edhy (Prabowo) juga. Tapi Bang Sandi (Uno) menolak, beliau mau tetap di luar pemerintah. Bang Fadli (Zon) juga demikian. Banyak sekali pokoknya kader kami kalau memang Pak Jokowi membutuhkan bantuan," kata dia. 

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung tak mempersoalkan jika Gerindra bergabung dengan KIK dan diberi jatah menteri oleh Jokowi. 

"Menjadi menteri berasal dari Gerindra, menurutku tidak masalah. Itu hak prerogatif Presiden," kata Akbar usai menghadiri Sarasehan Nasional Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (16/10).

Menurut Akbar, Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk memilih figur yang mengisi Kabinet Kerja jilid II. Namun, ia berharap menteri yang berasal dari Gerindra sejalan dengan visi-misi Jokowi dalam lima tahun ke depan.

"Tapi, mudah-mudahan itu sejalan dengan harapan Presiden untuk membangun Indonesia ke depan yang maju, Indonesia yang kuat. Tentu kriteria semua itu Presiden yang paling tahu," ujar mantan Ketua DPR RI ini.