Hasto sebut etika jadi alasan Presiden Jokowi tak undang NasDem

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pasang badan atas sindiran dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terhadap Presiden Joko Widodo. JK merasa Jokowi terlalu ikut campur dalam urusan perpolitikan karena tidak mengundang Partai NasDem ke Istana setelah partai tersebut mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang berbeda koalisi dengan partai pendukung pemerintah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, NasDem tidak perlu berkeluh kesah. Partai NasDem dapat menyampaikan aspirasinya ke Jokowi. Bagi Hasto, Jokowi adalah sosok pemimpin yang mengedepankan dialog.

“Ya politik ini kan tidak hanya dibangun atas formalitas kerja sama politik, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika, aspek-aspek sinyal-sinyal kepemimpinan, arah-arah kebijakan dari Bapak Presiden. Hal itulah yang juga harus dibaca mengapa Bapak Presiden Jokowi di dalam pertemuan tersebut tidak mengundang Partai NasDem. Sebagai sosok yang mengedepankan dialog, Pak Jokowi terbuka,” kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (8/5).

Hasto menyebut, pertemuan Jokowi dengan para pemimpin partai pendukung pemerintah membahas soliditas. Hal ini dibangun untuk keberhasilan di dalam menyiapkan pemimpin dalam pengertian kebijakan-kebijakan yang berkesinambungan pada 2024.

Sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan juga menjadi topik pembahasan. Tantangan dari aspek demografi, pertarungan hegemoni, serta pencapaian yang telah dilakukan oleh Jokowi juga masuk di dalamnya.

“Tidak berbicara tentang bagaimana memenangkan Pemilu 2024,” ujarnya.

Menurutnya, tindakan Jokowi adalah hal yang wajar bagi seorang pemimpin untuk membahas masa depan negara. Hal itu agar pemimpin selanjutnya dapat melanjutkan tongkat estafet tersebut.

Ketika para pemimpin partai politik ini sudah paham, kata Hasto, maka dibangun suatu dialog antara pimpinan partai politik. Hal ini pun memberikan suatu keuntungan bagi Indonesia karena pembicaraan tentang masa depan negeri masih diteruskan dan seragam.

“Tidak ada berbicara tentang orang per orang, yang terkait dengan pemenangan Pemilu 2024,” ucapnya.