Kasus Mario Dandy, PKS kritik revolusi mental ala Jokowi

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, menilai kasus penganiyaan yang dilakukan anak mantan pejabat Ditjen Pajak, Mario Dandy Satriyo, menggambarkan problem pelik bangsa ini. Peristiwa itu memperlihatkan lemahnya pencapaian negara dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter dan beradab. 

Padahal, kata dia, pemerintah telah mencanangkan program Revolusi Mental.

"Ini menunjukan kegagalan revolusi mental karena Mario adalah anak pejabat pajak yang memiliki gaya hidup hedon, pamer mobil mewah, tapi belum bayar pajak," kata Fahmy kepada wartawan, Selasa (7/3). 

Fahmy menyebut, ada beberapa kejadian memalukan yang dilakukan oknum-oknum aparat dan pejabat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang justru sangat menohok jargon revolusi mental yang disuarakan Kepala Negara.

"Kebijakan revolusi mental yang didengungkan Presiden Jokowi tampak semakin kosong dan tak bermakna," ucapnya.

Alih-alih bermoral dan bermental baik, kata Fahmy, justru banyak aparat dan pejabat berperilaku yang terkesan mengidap krisis moral, mulai dari korupsi semakin menjadi-jadi, hingga oknum aparat terlibat dalam pelanggaran dan penyelewengan hukum. 

Kegagalan kebijakan revolusi mental, lanjut Fahmy, mirip dengan profil pelajar Pancasila yang digagas Kemendikbudristek.

"Di kalangan pelajar, juga banyak terjadi kasus-kasus amoral bahkan kriminal yang bertolak belakang dengan profil dan karakter Pelajar Pancasila," tuturnya. 

Menurut Fahmy, maraknya tindakan kekerasan, pemerkosaan, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, dan remaja geng motor menunjukkan adanya krisis moral yang terjadi pada pelajar Indonesia. 

Atas dasar itu, Fahmy pun berharap agar pemerintah dapat mengejawantahkan jargon revolusi mental sekaligus program profil pelajar Pancasila secara lebih konkret dalam kurun waktu jabatan yang tersisa.

"Pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir. Masih ada waktu untuk membuat gebrakan revolusi mental di kalangan pejabat dan aparat. Masih ada waktu untuk mengefektifkan pencapaian profil pelajar Pancasila kepada pelajar-pelajar kita. Kita berharap, Pemerintah mampu meninggalkan legacy yang baik, khususnya dalam hal perbaikan mental dan moral bagi bangsa kita ke depan," tuturnya.