sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id
Live Streaming

Lawan hukum, kepala desa mulai genit urus politik presiden

Dukungan tiga periode merupakan bentuk pengkhianatan kepala desa atas sumpah pelantikan.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Jumat, 01 Apr 2022 01:44 WIB
Lawan hukum, kepala desa mulai genit urus politik presiden

Niat Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) untuk menggelar deklarasi dukungan tiga periode jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ramai dikecam publik. Apalagi, legalitas Apdesi dipertanyakan lantaran diduga muncul dua hari sebelum gelaran Silatnas Apdesi di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (29/3).

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, miris melihat oknum kepala desa dan DPD yang mendukung Jokowi tiga periode. Menurutnya, dukungan tiga periode merupakan bentuk pengkhianatan kepala desa atas sumpah pelantikan untuk taat pada konstitusi.

"Aparat desa dan DPD itu berjanji di bawah kitab suci akan tunduk dan patuh pada konstitusi. Dukung tiga periode jelas pembangkangan konstitusi. Aparat desa mestinya fokus kembangkan desa, netral, bukan genit urus politik," ujar Adi kepada Alinea.id, Kamis (30/3) malam . 

Menurut Adi, dukungan tiga periode merupakan sebuah bentuk operasi. Muncul tiba-tiba setelah lama hilang. Namun, sekali muncul lagi langsung massif dan sistematis.

"Semua publik tau siapa aktor yang memobilisasi gerakan ini. Tak perlu sebut merek sudah jadi rahasia umum," ujarnya. 

Sayangnya, kata Adi, dukungan itu tak dibarengi sikap keras Jokowi yang kerap kali menyatakan untuk taat pada konstitusi.

"Kalau nolak tiga periode ini, Jokowi mestinya bersikap keras, marah pada mereka yang terus menerus menjerumuskannya," ucap Adi. 

Di sisi lain, Adi berpendapat, pengusung tiga periode teramat percaya diri Jokowi bakal menang lagi di 2024. Padahal, lanjut Adi, tak ada jaminan Jokowi menang. Pasalnya, sudah mulai ada tanda-tanda jika publik bosan dan sentimen negatif ke Jokowi karena banyak kebijakan yang anti rakyat. 

Sponsored

Kasus minyak goreng, kenaikan harga BBM jenis Pertamax naik, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan sebagainya menjadi hantaman bagi Jokowi.  

Menurut Adi, kemungkinan Jokowi menang ketiga kalinya di 2024 sangat kecil. Sebab, yang dihadapi merupakan kandidat terkuat saat ini, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menparekaf Sandiaga Uno.

"Ini mau pamer dukungan. Padahal yang dukung (kepala desa) itu bukan siapa-siapa, cuma secuil tak ada artinya dibanding yang nolak. Anggap aja yang dukung penundaan ini lucu-lucuan buat hiburan di tengah pandemi. Bukannya fokus kerja sesuai tugasnya, malah sibuk urusan politik elektoral," ucap Adi.

Sementara itu, peneliti kebijakan publik Riko Noviantoro mengatakan, munculnya aspirasi kepala desa untuk mendukung masa kepemimpinan Presiden Jokowi tiga periode, harus diantisipasi secara serius. Kata dia, aspirasi kepala desa yang terorganisir bahkan memprovokasi melalui organisasi resmi negara merupakan wujud nyata perlawanan terhadap konstitusi.

"Ini bukti ada ancaman terhadap negara. Apapun kepala desa adalah bagian dari aparatur pemerintah yang secara kewajiban harus taat pada konstitusi, bukan sebaliknya," kata Riko dalam keterangannya, Kamis (31/3).

Riko mengatakan, lebih menyesatkan lagi saat kepala desa itu bernada provokasi yang artinya mengajak pihak lain untuk melawan konsitutisi. Hal demikian menjadi terang bahwa kepala desa tersebut bertindak melawan hukum, bahkan melawan konstitusi.

Tidak itu saja, menurut Riko gerakan memprovokasi tersebut diperkuat dengan membawa nama organisasi resmi kepala desa. Hal tersebut, menurutnya, sudah menjadi indikasi tindakan inkonstitusionlanya sudah teroganisir, terstruktur dan sistimatis.

"Gerakan kepala desa itu mengancam keamanan negara. Pemerintah melalui aparat penegak hukum perlu memberikan sanksi terhadap kepala desa tersebut," ucapnya.

Berita Lainnya
×
tekid