Komisi I DPR janji tak akan istimewakan Prabowo

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memastikan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja di kementerian terkait akan berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Meutya, semua menteri akan diperlakukan sama, tak terkecuali Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

"Karena menteri adalah hak prerogratif Presiden, maka kami tentu bekerja sama dengan mitra, termasuk Pak Prabowo, mantan capres, namun saat ini menjadi Menteri Pertahanan," kata Meutya di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Prabowo yang diusung Gerindra merupakan seteru Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Namun, belakangan Gerindra merapat ke koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Oleh Jokowi, Gerindra diberi jatah dua kursi menteri. Salah satunya ialah posisi Menhan yang kini dijabat Prabowo. Di Kemenhan, Ketua Umum Gerindra itu didampingi Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono, eks Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. 

"Kita tidak lihat lagi background beliau apa. Tentu perlakuannya sama dengan kementerian lainnya. (Kita) kritisi. Pengawasan juga dengan Kemenhan juga tetap sama," ujar Meutya. 

Lebih jauh, Meutya mengatakan, ia bakal segera memangil Prabowo untuk membahas rencana Kemenhan ke depan. "Kita akan panggil terkait apa yamg mereka lakukan ke depan," ujar politikus Partai Golkar itu. 

Berdasarkan buku APBN 2020, anggaran Kemenhan mencapai Rp127,4 triliun tahun depan. Angka ini lebih besar dibandingkan anggaran Kemenhan pada 2019 yang hanya Rp109,6 triliun.