Komisi I DPR sentil Jenderal Andika, sebut TNI seperti ormas

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, meminta penjelasan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman, perihal pembangkangan dan disharmoni di tubuh TNI. Effendi bahkan menilai, institusi TNI lebih mirip seperti organisasi kemasyarakatan (ormas) karena banyaknya insubordinary dan disharmoni internal.

Hal itu disampaikan Effendi dalam rapat kerja dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan, KSAD, KSAL di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9). Agenda rapat ialah pembahasan anggaran dan isu-isu aktual.

Untuk pembahasan anggaran, Komisi I DPR dan Panglima TNI sepakat rapat dilakukan secara terbuka, namun untuk isu-isu aktual akan dijadwalkan kembali lantaran KSAD Dudung tidak hadir dalam rapat kerja hari ini. Dudung saat ini berada di Papua untuk menyelidiki kasus mutilasi empat warga sipil di Timika.

"Saya minta rapat terbuka karena kita semua hadir untuk mendapat penjelasan dari Panglima TNI dan KSAD bukan dari Wakasad. Ada yang terjadi di tubuh TNI. Anggaran sudah pasti sama. Kalau perlu setelah (pembahasan) anggaran, kita jadwalkan ntar malam, hadirkan Panglima TNI dan KSAD untuk membahas temuan-temuan ini. Insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan ini. Ini TNI kayak gerombolan, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," kata Effendi di awal rapat kerja, Senin (5/9).

Menurut Effendi, Komisi I DPR perlu bersikap tegas, mengingat fungsinya sangat vital dalam mengawasi kerja TNI.  

"Karena jangan lupa, penggerak dari kekuatan (militer) itu DPR dan Presiden. Tanpa persetujuan DPR, tidak bisa Presiden menggerakan TNI. TNI hanya alat. Bapak-bapak sebagai jenderal hanya nahkoda sesaat, tapi selamatkan TNI-nya. ini semua fraksi prihatin, ada apa ketidakpatuhan si A dan si B. Ini ada apa dengan TNI ini?" tutur dia.

Effendi mengatakan, dirinya sangat perlu mendapat penjelasan Panglima TNI dan KSAD terkait kondisi di internal TNI. Menurutnya, kasus yang menjadi perhatian publik terhadap kinerja TNI bukan hanya kasus mutilasi Papua, namun juga kasus pembakaran mayat di Papua yang pengusutannya tidak jelas bahkan oleh TNI sendiri.

"Bukan hanya mutilasi, adanya pembakaran dari mayat-mayat di Papua yang menjadi tersangka Biigjen I, yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri," ucap Effendi Simbolon.