NasDem klaim koalisi dulu ada karena Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan satu-satunya alasan partainya berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) ialah Presiden Joko Widodo. Dia menegaskan, koalisi dulu ada bukan karena faktor kedekatan dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.

Hal itu disampaikan Ahmad Ali merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang tidak akan bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan.

"Satu hal yang harus dicatat oleh teman-teman PDIP bahwa kami itu berkoalisi dengan PDIP kemarin karena faktornya bukan PDIP, (tapi) karena faktornya Pak Jokowi," ujar Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (24/2).

Ali mengatakan, lantaran Jokowi tak lagi maju di Pilpres 2024, itu artinya tidak ada alasan Partai NasDem untuk berkoalisi dengan PDIP ke depan.

"Karena Pak Jokowi gak bisa lagi mencalonkan, karena aturannya membatasi, sehingga kemudian kita juga tidak akan bersama-sama. Tidak ada alasan juga untuk menyatukan kita dengan PDIP kemarin (selain) karena faktor Pak Jokowi," ucap dia.

Ali menegaskan, Partai NasDem selalu membangun koalisi dengan kesetaraan. Bahwa dalam berkomunikasi dengan partai politik lain, meski kini berbeda pilihan dengan PDIP, hal itu bukan berarti saling mencaci maki atau saling menyudutkan. 

"Bahwa berkomunikasi dengan partai-partai, berbeda pandangan, berbeda pilihan itu tidak membuat kita saling mencaci maki. Tidak harus kemudian saling menyudutkan, saling membenci, gak bisa. NasDem tidak punya mentalis itu," tuturnya.

Kendati demikian, Ali mengatakan, apa yang disampaikan Hasto menjadi semangat bagi partainya untuk memenangkan Pilpres 2024.

"Bahwa tentu kami tidak melakukan hal yang sama. Ketika besok kami jadi pemenang, kami juara kami akan selalu rendah hati, kami selalu merangkul orang-orang lain, kami selalu berkomunikasi dengan siapapun," ucapnya.

Sebelumnya, Hasto menegaskan, PDIP tidak akan Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies bersama Partai NasDem di Koalisi Perubahan. Alasannya, PDIP menilai, banyak program Presiden Jokowi di DKI Jakarta yang tidak diteruskan Anies selama memimpin ibukota.

"Ya karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi, tidak mungkin bergabung. Karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan. Ini Mas Jarot (eks Wagub DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat) saksinya, mana ada kesinambungan," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Menurut Hasto, PDIP tidak mungkin mendukung Anies lantaran sudah melihat kinerjanya di DKI Jakarta. Kendati demikian, Hasto tidak membeberkan program mana saja yang tidak diteruskan Anies.

"Dari gubernur saja udah antitesa, banyak kebijakan Pak jokowi yang tidak dilanjutkan apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," ucapnya.

Hasto menegaskan bahwa PDIP mengambil posisi yang berbeda dengan Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat yang telah resmi mengusung Anies di Pilpres 2024. Dia memaparkan, PDIP akan bergabung dengan koalisi lain untuk mendorong semangat gotong-royong.

"Itu tinggal nanti dialognya siapa capres dan cawapres, karena PDIP Perjuangan adalah pemenang pemilu kemudian ditinjau dari persepsi publik rakyat juga memberikan dukungan kepada PDI Perjuangan kami mengucapkan terima kasih," ucapnya.