Mudarat pilkada tidak langsung, bakal jadi bancakan parpol

Ongkos pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang besar, memunculkan usulan untuk pilkada dilakukan secara tidak langsung. Usulan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari politikus. 

Merespons usulan pilkada dilakukan tidak langsung, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, saat membuka rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Hotel Ritz Carlton beberapa waktu lalu mengatakan partainya membebaskan biaya dalam Pilkada 2020. 

Namun, apa yang diungkap Airlangga sebenarnya retorika elite politik. Pada kenyataanya, mahar politik di tingkat daerah tetap saja diperlukan. 

Belum lama ini, seorang wakil bupati di sebuah daerah di Flores, NTT berbincang kepada Alinea.id. Ia bercerita tentang kegalauannya untuk maju sebagai bupati pada Pilkada 2020. 

Diakuinya, meski sebagian besar keluarga dan kolega politiknya mendukungnya, namun karena terbentur modal, ia memutuskan untuk kembali bersanding dengan calon bupati petahana.

"Jujur soal biaya kita kalah, maka saya putuskan untuk tetap jadi calon wakil bupati," katanya.

Mengingatkan kembali, wacana evaluasi pilkada langsung dilontarkan pertama kali oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menegaskan perlunya evaluasi pilkada langsung.

Sebab, sistem yang berjalan selama ini lebih banyak dampak negatifnya. Mudarat dari pilkada langsung antara lain: rentan konflik, tingginya korupsi yang dilakukan kepala daerah dan sebagainya.

Evaluasi pilkada langsung muncul berdasarkan rekomendasi dari hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap sistem pilkada langsung yang sudah berjalan selama 15 tahun.