Surya Paloh klaim pemerintah tolak sistem proporsional tertutup

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengkalim pemerintah menolak sistem proporsional tertutup yang saat ini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Paloh menyampaikan itu ketika disinggung mengenai isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden beberapa waktu lalu.

Menurut Paloh, saat bertemu dengan Jokowi, dirinya memang tidak menyinggung soal sistem proporsional tertutup. Dalihnya, pemerintah sudah menolak sistem proporsional tertutup yang didukung oleh PDI Perjuangan (PDIP) itu. 

"Mengingat sudah lama pertemuan dengan Presiden Jokowi, saya tidak menyia-nyiakan waktu. Saya tidak singgung masalah itu. Sikap pemerintah sudah jelas, memberikan apresiasi terhada (pemilu) proporsional terbuka. Kalau tertutup, baru saya tanya," ujar Surya Paloh usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/2).

Di sisi lain, Paloh mengaku bersyukur sistem proporsional tertutup ditolak oleh delapan fraksi partai politik di Senayan. Dia menilai, apabila sistem proporsional tertutup disetujui MK, maka hal itu akan menggangu stabilitas nasional.

Oleh karena itu, kata dia, wajib bagi partainya untuk menjaga stabilitas nasional. Sebab, kata dia, stabilitas nasional saat ini merupakan modal bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kami perlu menyatakan ini, karena kami sayang kepada negeri ini," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku partainya dan Partai NasDem menolak sistem proporsional tertutup. Menurut AHY, sistem proporsional tertutup juga menjadi topik bahasan dalam pertemuan dengan Paloh.

AHY mengatakan, sistem proporsional terbuka saat ini sudah baik dan karenanya tetap dipertahankan.

"Tadi secara khusus kami membahas, wacana-wacana sistem pemilu proporsional tertutup, yang kini proporsional terbuka adalah yang terbaik. Kalau kita kembali, aritnya kita mundur lagi," kata dia.

"Jangan sampai ada hak rakyat yg dirampas seperti membeli kucing dalam karung. Ketika pemilu sudah semakin dekat, mempersiapkan diri, jangan ada paksaan yang bisa kita sesali. Oleh karena itu kita sepakat (menolak sistem proporsional tertutup)," ujarnya.