PAN sebut KIB dibentuk karena ada kesetaraan partai politik
KIB bukan sekedar urusan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) namun lebih besar dari itu, yakni edukasi politik.

Politikus PAN Guspardi Gaus menyebut, terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupakan bagian dari pendidikan dan pencerahan politik yang dilakukan oleh elite Golkar, PAN dan PPP.
Bagi Guspardi, KIB bukan sekedar urusan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) namun lebih besar dari itu, yakni edukasi politik.
"KIB ini adalah soal pendidikan politik dan pencerahan yang dilakukan oleh para petinggi partai, baik Golkar, PAN dan PPP," ujar Guspardi kepada wartawan, Kamis (28/7).
KIB dibentuk karena ada keseteraan antara partai politik, Golkar, PAN dan PPP. Koalisi ini dibuat lebih awal agar mempunyai banyak waktu untuk mendiskusikan platform kebijakan yang ingin dibawa pada kontestasi pemilu.
"Waktu yang cukup untuk mengelaborasi kepentingan politik masing-masing partai dan memiliki potensi guna menciptakan koalisi yang berlandaskan pada ide dan gagasan, menuju momen Pemilihan Umum 2024," kata anggota Komisi II DPR ini.
Selama ini, penentuan capres-cawapres dilakukan menjelang waktu mendekati pemilu. Sehingga masyarakat baru mengetahui siapa pasangan capres-cawapres yang akan diusung dan setelahnya baru ada kerja sama atau koalisi partai.
"Kami membangun tradisi baru, bangun koalisi terlebih dahulu baru nanti ditentukan pasangan capres-cawapres yang diusung koalisi," jelasnya.
Guspardi mengatakan, PAN sendiri tengah berkonsentrasi melakukan konsolidasi partai dan persiapan untuk menghadapi Pemilu 2024. Baik terkait pencalegan dini dan saksi-saksi yang akan ditetapkan di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
"Dengan persiapan matang yang dilakukan oleh DPP PAN, saya yakin dan percaya, PAN ke depan akan meraih hasil sesuai dengan keinginan dan harapan kader dan seluruh jajaran dari tingkat kecamatan dan DPP sehingga persiapan-persiapan itu secara dini sudah dilakukan dari akar rumput sampai ketingkat pusat," pungkas Guspardi.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Murah tawa rentan bahaya di wahana pasar malam
Selasa, 16 Agst 2022 06:18 WIB
Marketplace pungut biaya jasa Rp1.000, masa bakar uang mulai berakhir?
Senin, 15 Agst 2022 07:13 WIB