Sejumlah politikus PDI-Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budi Arie ke Bareskrim Polri. Budi dituding menyebar fitnah dengan menyebut nama Menkopolkam Budi Gunawan dan PDI-P sebagai pihak-pihak yang menyeret dirinya ke pusaran judi online (judol).
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Budi Arie mengklarifikasi pernyataan itu. Meskipun nantinya Budi Arie menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf, politikus PDI-P Wiradarma Harefa mengatakan tak akan mencabut laporan mereka ke Bareskrim.
Perseteruan antara Budi Arie dan PDI-P bermula saat nama Budi Arie kembali disebut dalam sidang kasus pengamanan situs judol Kominfo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (28/5). Dalam sidang itu, Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus duduk sebagai terdakwa.
Eks Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Hokky Situngkir menceritakan pertemuannya dengan Toni di kediaman Budi Arie.
"Pertemuan itu April, kita ketemu di kediaman Pak Menteri, setelah bertemu kita ngobrol setelah diperkenalkan dengan Pak Menteri," ujar Hokky.
"Pak Menteri siapa?" tanya jaksa.
"Pak Menkominfo," timpal Hokky.
"Siapa?" cecar jaksa.
"Budi Arie," jawab Hokky.
Dalam dakwaan dari keterangan saksi, Budi Arie disebut menerima setoran 50% dari jasa perlindungan situs judol di Kominfo.
Usai namanya disebut di persidangan, beredar percakapan suara antara Budi Arie dengan seorang jurnalis. Dalam percakapan tersebut, Budi menyebut ada framing terhadapnya yang didalangi PDIP dan Menkopolkam Budi Gunawan.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai konflik antara Budi Arie dengan PDI-P merupakan simbol perseteruan dua poros kekuatan politik yakni antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Budi Arie, kata Zaki,tidak ingin dijadikan kambing hitam dan turut menyeret Budi Gunawan dan PDI-P dalam pusaran kasus judol. Tujuannya untuk saling membuka aib satu sama lain.
"Budi Gunawan sendiri sebelumnya posisinya sangat powerful sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Saya yakin Budi Arie punya data sehingga bermain secara terbuka menyebut BG dan PDI-P. Sebagai Kominfo saat itu, dia pastinya mendapatkan akses data yang kredibel," kata Zaki kepada Alinea.id, Sabtu (31/5).
Dari segi hukum, Zaki berharap Budi Arie tak hanya gertak sambal. Bukti-bukti ia punya harus diserahkan kepada penegak hukum sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam membekingi bisnis judol terang-benderang. "Jadi, saya setuju kasus ini dibawa ke pengadilan. Jangan berhenti di tengah jalan," kata Zaki.
Namun, dari segi politik, perseteruan antara Budi Arie dan PDI-P yang semakin memanas menguntungkan bagi Presiden Prabowo Subianto. Sikap saling tuduh antara Budi Arie dan PDI-P membuat kedua poros politik ini saling membuka aib dan melemahkan satu sama lain.
Sebagai Ketua Umum Projo, kehadiran Budi Arie di kabinet ialah representasi dari pengaruh Jokowi. Prabowo kerap disebut-sebut tersandera kepentingan politik dari Jokowi. Adapun Budi Gunawan kerap disebut sebagai orangnya Megawati.
"Baiknya Pak Prabowo tidak usah cawe-cawe, biar proses hukum berjalan. Jika terbukti Budi Arie sebagai backing judol dan terima uang siap dari judol, ya harus dipecat dari kabinet. Sebaliknya, jika BG yang terbukti, maka juga harus di-reshuffle," kata Zaki.
Analis politik dari Universitas Jenderal Soedirman, Andi Ali Said Akbar sepakat perseteruan Budi Arie dan PDI-P dilatarbelakangi persaingan antara kekuatan politik Jokowi dan Megawati. Kedua kubu sedang saling ingin menunjukan siapa yang paling berprestasi dan bisa diandalkan dalam kabinet.
"Idealnya persaingan internal itu diarahkan pada prestasi kerja. Konflik, apalagi dugaan masalah hukum, sebaiknya diselesaikan di saluran hukum. Bila berpolemik dan saling tuding di media, ini maka justru akan meningkatkan eskalasi konflik," kata Andi kepada Alinea.id.
Andi menilai konflik antara Budi Arie dan PDI-P perlu dikelola dengan bijaksana agar eskalasinya tidak mengganggu kerja kabinet Prabowo- Gibran. Apalagi, Prabowo juga butuh sokongan PDI-P di parlemen supaya program-program yang dicanangkan pemerintah bisa berjalan mulus.
"Cara mereka mengelola konflik ini turut menentukan harmonisasi kerja di kabinet Prabowo Suebianto. Tentunya Pak Prabowo berharap masalah ini tidak menganggu usaha konsolidasi politik antara Prabowo dengan Ibu Megawati," kata Andi.
