PDIP sindir Nasdem: Kami cari pemimpin untuk bangsa, bukan demi partai

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya mencari sosok pemimpin untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan sosok yang diharapkan dapat menaikkan elektabilitas partai dengan efek ekor jas (coattail effect).

Hal tersebut disampaikan Hasto merespons pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh soal sistem proposional tertutup. Paloh sebelumnya mengingatkan, dampak instabilitas keamanan nasional bila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sistem proporsional tertutup.

Sama halnya mencari sosok calon pemimpin yang bukan demi coattail effect, kata dia, PDIP mencari calon anggota legislatif yang punya kapasitas.

Diketahui, PDIP mendorong sistem proporsional tertutup agar DPR diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Menurut PDIP, sistem proporsional terbuka saat ini banyak kelemahannya. Salah satunya ialah soal politik transaksional.

"Ya, kalau bagi kami, bagi PDIP, berpolitik kan digerakkan pada keyakinan. Sama seperti kami mencari sosok pemimpin. Itu untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk mencari coattail effect," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Dalam merekrut calon-calon anggota legislatif, PDIP mencari kader-kader yang kapasitas kepemimpinannya dalam menyelesaikan masalah rakyat dan membangun masa depan Indonesia Raya.

"Sehingga diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bukan dari aspek popularitas ataupun kekayaan yang dimiliki untuk mampu melakukan mobilisasi pemilih," ucapnya.

Kendati demikian, Hasto mengatakan pihaknya menghormati pandangan Paloh. PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Hakim MK yang saat ini tengah menguji UU Kepemiluan terkait sistem proporsional tertutup.

"Jadi kalau Pak Surya Paloh berpendapat seperti itu, ya kami hormati. Sama dengan para profesor yang merupakan pakar di bidangnya yang tadi telah menyuarakan pentingnya proporsional tertutup. Tinggal mau ikut mana? Kita serahkan pada hakim konstitusi," pungkasnya.