Pemerintah didesak protes pelarungan ABK di laut Somalia

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mendesak pemerintah melayangkan protes atas pelarungan jenazah anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di laut Somalia oleh kapal berbendera China, Luqin Yuan Yu 623, pada Sabtu (16/5).

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), menurut dia, juga perlu berkoordinasi atas insiden itu. Harapannya, tidak terulang di kemudian hari dan ada penindakan hukum bagi perusahaan yang terlibat.

"Sangat penting tekanan disampaikan kepada pihak Pemerintah China, agar serius tangani kasus ini," ucapnya via keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (17/5).

Sukamta menduga, ada tindak kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan perbudakan terhadap ABK tersebut. Alasannya, itu bukan insiden pertama.

Karenanya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendorong Polri menggandeng kepolisian China dalam mengusut kasus tersebut. Jika terbukti terjadi pelanggaran HAM, harus ada tindakan hukum yang tegas.

Dirinya juga menginginkan kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional dan Komisi Nasional (Komnas) HAM PBB. "Karena praktik perbudakan modern melibatkan jaringan internasional yang sudah masuk dalam tindak kejahatan transnasional." 

Sukamta menerangkan, ada beberapa jenis pekerjaan rawan dengan tindakan tak manusiawi. Bekerja di kapal yang berlayar di perairan internasional selama berbulan-bulan, misalnya, lantaran sukar untuk negara memberikan perlindungan.

Untuk menyelesaikannya, bagi dia, dibutuhkan kerja sama internasional. Sehingga, pengawasan bisa diperkuat. (Ant)