PKS kritik Jokowi diam soal isu Pemilu 2024 ditunda

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampil ke publik untuk meredamkan isu penundaan Pemilu 2024 yang telah melebar beberapa hari terakhir.  Mardani menegaskan, jika Jokowi berdiam diri saja, maka publik menilai mantan Wali Kota Solo tersebut sepakat dengan wacana tersebut. 

"Jika terus seperti ini, Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024. Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," kata Mardani dalam keterangannya, Kamis (3/3).

Perlu diketahui, isu penundaan Pemilu 2024 dilontarkan pertama kali oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan sebaiknya Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun. Menurutnya, saat ini pemulihan ekonomi masih berjalan akibat pandemi Covid-19. Apabila pemilu dan pilpres digelar pada 14 Februari 2024, dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi.

Pernyataan Cak Imin diamini Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Ia membeberkan alasan kenapa dirinya mendukung Pemilu 2024 ditunda. Pertama, situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus. Kedua, kondisi perekonomian yang belum stabil, sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

Dalam konteks berbeda, usulan serupa juga dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto mengklaim ada permintaan dari petani sawit untuk melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Alasannya, kebijakan Jokowi selama inilah yang telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.

Menurut Mardani, alasan pandemi Covid-19 untuk menunda pemilu tidak masuk akal, termasuk bertentangan dengan sikap pemerintah yang memaksakan Pilkada serentak 2020 di saat penularan pandemi sedang mengalami peningkatan kasus. 

"Selain itu, pemerintah juga terus mengklaim kondisi sekarang tertangani dengan baik. Termasuk dengan menyiapkan peta jalan perubahan status bencana ini menjadi endemi," tegas dia.

Tak hanya itu, Mardani pun mengingatkan Jokowi perihal kepemimpinan. Menurutnya, pemimpin yang baik mestinya taat asas dan membangun sistem yang baik. 

"Jika sistem terbangun baik, maka mudah saja regenerasi dan takkan ada figuritas hingga memanjangkan kekuasaan seperti ini. Ingat, semangat reformasi mesti tetap dipertahankan dan diperjuangkan bersama. Tentu dengan itikad baik para pengelola negeri saat ini," tegas Mardani.

Sebelumnya, hal senada disampaikan politikus PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), yang meminta Jokowi buka suara. Menurut HNW, sikap Presiden Jokowi menolak amendemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden sudah tepat. Namun karena manuver masih saja dilakukan, kali ini dengan alibi pengunduran Pemilu 2024, maka HNW berpendapat, seharusnya sikap penolakan presiden diperbaharui untuk klarifikasi sekaligus menghentikan spekulasi masyarakat.

"Sikap menolak Presiden Jokowi karena beliau ingin taat konstitusi dan undang-undang yang berlaku dan karena beliau adalah produk reformasi adalah sikap yang benar dan sudah semestinya," ungkap HNW.

HNW menambahkan, akan sangat masuk akal bila Presiden Jokowi meminta tiga pimpinan partai politik yang terlanjur mengusulkan pengunduran Pemilu 2024 untuk menarik usulannya. Menurutnya, hal tersebut bertujuan agar semua pihak mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi pemilu yang lebih berkualitas dari sebelumnya.