Politikus Gerindra sebut komisioner KPU ditekan seorang elite parpol tak loloskan Partai Prima

Politikus Partai Gerindra, Arief Puyono menilai ketakutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk transparan membuka sistem informasi partai politik (Sipol) menunjukkan ada tekanan yang kuat dan menakutkan bagi salah satu lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Menurutnya, tekanan dan ketakutan ini akan membahayakan proses pemilu dan akan mengancam stabilitas negara dan proses politik di masa depan.

Hal itu disampaikan Arief Puyono merespons lima partai politik yang gagal mengikuti Pemilu 2024 karena tak lolos verifikasi administrasi pendaftaran.

"Siapa yang menekan KPU? Pada tahap yang paling awal adalah kehadiran Partai Prima memang mengancam suara pemilih partai-partai besar yang mengklaim nasionalisme, namun gagal membuktikan komitmennya pada nasionalisme. Partai Prima ditakuti akan menggerus suara rakyat dalam legislatif, apalagi rakyat berkali-kali dibuat kecewa oleh wakil-wakilnya di DPR," ujarnya menanggapi ketakutan KPU," ujar Arief kepada wartawan, Jumat (9/12).

Arief berpendapat, ketakutan KPU menunjukkan lembaga penyelenggara ini sudah tidak independen sejak awal dan rela mengorbankan rakyat yang mencari partai alternatif. KPU disebut Arief sudah tidak kredibel dan tidak independen dalam proses pemilu berikutnya.

Menurut dia, jika proses ini dilanjutkan maka semua partai pasti jadi sasaran kecurangan KPU dan rakyat yang akan dirugikan. Sebab, hasil perhitungan suara KPU tidak legitimate dan kehilangan kepercayaan rakyat.

"Sehingga legislatif dan eksekutif yang terpilih menjadi sangat lemah. Stabilitas terancam, investor kabur. Keamanan NKRI terganggu dan perpecahan bisa menjurus disintegrasi," tutur dia.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku mendengar jika para komisioner KPU sebenarnya sudah sepakat menjalankan putusan Bawaslu untuk meloloskan Partai Prima. Namun, komisioner KPU mendapatkan tekanan dari seorang petinggi partai politik besar.

"Namun saya dengar para komisioner KPU ditelpon oleh seorang petinggi partai besar, ditekan agar Prima jangan diloloskan," ungkap Arief tanpa mau menyebutkan nama partai dan petinggi yang menekan KPU itu.

Sebelumnya, lima partai politik yang menang sengketa di Bawaslu RI kembali dinyatakan tak memenuhi syarat verifikasi administrasi oleh KPU. Mereka menggugat KPU RI ke Bawaslu RI dikarenakan tak lolos verifikasi administrasi pendaftaran Pemilu 2024.

Lima partai tersebut adalah Partai Prima, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Republiku Indonesia, serta Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Namun, setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen, KPU menyatakan kelimanya tetap tidak memenuhi syarat.

"Status: tidak memenuhi syarat," demikian Pengumuman KPU RI Nomor 12/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Pemilu Calon Peserta Pemilu 2024 Pascaputusan Bawaslu yang diterima media, Minggu (20/11).