Said Abdullah benarkan bagi-bagi uang tunai kepada warga, tetapi...

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, membenarkan membagi-bagikan uang dalam amplop merah memuat logo partai sekaligus dirinya dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, kepada jemaah di sebuah masjid. Bahkan, mengakui ada 175.000 paket sembako yang disalurkan di Madura.

Kendati demikian, Said membantah jika bagi-bagi uang dan sembako tersebut sebagai politik uang (money politic). Kilahnya, kegiatan ini acapkali dilakukannya bersama pengurus PDIP se-Madura.

"Saya bersama para pengurus Cabang PDI Perjuangan se-Madura memang rutin membagikan sembako dan uang kepada warga fakir miskin. Uang itu saya niatkan sebagai zakat mal dan hal itu rutin saya lakukan setiap tahun sejak 2006," katanya dalam keterangannya, Minggu (26/3).

Konteks.
Cc @bawaslu_RI pic.twitter.com/OOaiwp4OQ2

BACA JUGA

• Mahfud sebut oligarki ‘peng-peng’ jadi tantangan demokrasi Indonesia
• Said Abdullah benarkan bagi-bagi uang tunai kepada warga, tetapi...
• Politik uang jadi ancaman serius Pemilu 2024

— #99 (@PartaiSocmed) March 26, 2023

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini melanjutkan, uang tunai ataupun paket bahan pokok yang dibagikan kepada warga menggunakan dana reses, yang rutin diterima legislatif. "Uang itu saya bagikan sepenuhnya ke rakyat dalam bentuk bantuan sembako dan itu bagian dari akuntabilitas publik."

"Di luar itu," sambungnya, "saya ini muslim, saya diwajibkan untuk zakat. Maka, saya menunaikan zakat itu bersama kader kader PDI Perjuangan se-Madura."

Soal adanya logo PDIP, Said berkilah, pendanaan untuk paket sembako dan uang tunai tersebut juga berasal dari kader dengan niat membayar zakat mal. Baginya, kegiatan pun diadakan di luar jadwal pemilihan umum (pemilu) atau kampanye sehingga menolak pembagian sembako dan dana tunai kepada masyarakat disebut sebagai politik uang.

"Jadi, jangan digiring ke arah sana (politik uang, red). Saya sangat paham apa yang harus kami patuhi sebagai caleg (calon legislatif) di masa kampanye. Jangankan masa kampanye, caleg saja saat ini belum ditetapkan oleh KPU," tuturnya. "Jadi kalau itu dikesankan money politic, tentu salah alamat."