sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Salam satu aspal dan dahsyatnya politik jalanan ojol 

Terpilihnya Nadiem Makarim sebagai menteri tak lepas dari kontribusi para pengemudi ojol.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Jumat, 01 Nov 2019 21:31 WIB
Salam satu aspal dan dahsyatnya politik jalanan ojol 

Ditutup buff (masker) dan kacamata hitam, wajah Marwoto sebenarnya tak terlihat jelas. Namun, tak sulit menerka 'siapa' Marwoto saat dia sedang mangkal tepat di depan Stasiun Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (30/10) siang itu. 

Profesi Marwoto segera tertebak dari jaket dan helm hijau yang ia kenakan. Apalagi, berulang kali ia terlihat menengok ponsel pintarnya. Itu kebiasaan yang lazim terlihat dilakukan para pengemudi ojek online (ojol). 

Saat berbincang dengan Alinea.id, Marwoto mengaku sudah tiga tahun bekerja sebagai pengemudi ojol. Selain berburu penumpang di sekitaran Stasiun Palmerah dan Gedung DPR, Senayan, keseharian Marwoto dihabiskan dengan 'nongkrong' dengan rekan seprofesi. 

Tiap kali berkumpul, Marwoto mengatakan, tarif bawah ojol kerap menjadi bahan pembicaraan. Mewakili rekan-rekannya, ia menyebut tarif bawah sebesar Rp8.000 yang ditetapkan pemerintah saat ini belum sesuai dengan keinginan driver ojol. "Dan, sudah pasti kalau dinaikkan pasti konsumen teriak," ujarnya.

Ia menuturkan, para pengemudi ojol ingin agar tarif bawah naik hingga Rp12.000. Namun demikian, lanjut Marwoto, tarif saat ini juga patut disyukuri. "Kami dulu mesti melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan Kementerian Perhubungan dan DPR RI untuk menuntut tarif batas bawah," ujarnya.

Berjejaring, diakui Marwoto, penting bagi para pengemudi ojol. Terlebih, mata pencaharian mereka bisa dengan mudah terancam oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan elite-elite politik dan pemerintah. 

Pentingnya berorganisasi pun diakui Yohannes Ben, staf humas dari Asosiasi Tim Khusus Anti Begal (Tekab). Ditemui di kawasan Cempaka Mas, Jakarta Pusat, Yohannes mengatakan, berserikat dan berkumpul bagi pengemudi ojol adalah kewajiban. "Karena dengan begitu, suara pengemudi ojol lebih didengar," ujarnya. 

Tekab lahir dari keresahan atas maraknya aksi begal yang dialami para pengemudi ojol saat bekerja pada malam hari. Dibentuk pada 2017, Tekab dilegalkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) pada 22 Februari 2018. 

Sponsored

Tak hanya mengurusi begal saja, kini Tekab juga aktif mengadvokasi para anggota yang tersangkut kasus hukum. "Lalu, kalau saat unjuk rasa, kami pun hadir untuk mendampingi jalannya aksi. Untuk memastikan tak ada (pengemudi) ojol yang mendapat tindakan represif dari aparat," tuturnya. 

Kini, Tekab telah memiliki 8.000 anggota yang tersebar di 44 dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan daerah (DPD) di seluruh Indonesia. "Dan kami akan terus mencoba untuk memperbesar basis kami," kata dia. 

Sejak 2015, pengemudi ojol memang aktif menggelar aksi unjuk rasa di jalanan. Apalagi, keberadaan mereka sebagai transportasi umum belum diatur secara resmi oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tak mengakui ojol sebagai moda transportasi umum. 

Pada 2017, demi memperjuangkan legalitas ojol, Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia pun dibentuk. "Memang awalnya adalah aliansi taktis untuk melegalkan ojek online atau memberikan payung hukum bagi ojek online," kata Ketua Presidium Nasional Garda Igun Wicaksono saat dihubungi Alinea.id, Senin (28/10) lalu. 

Namun, seiring perjalanan, Igun mengatakan, persoalan yang dihadapi ojol kian beragam. Tak hanya soal legalitas, persoalan kesejahteraan dan jaminan sosial juga menjadi tuntutan para pengemudi yang tergabung dalam perkumpulan yang dikenal dengan slogan persaudaraan 'salam satu aspal' itu. 

"Nah, artinya di sini, kita melibatkan pemerintah sebagai regulator dan itu tidak jauh dari hal birokrasi dan politik akhirnya. Karena kan pemerintahan dan birokrasi yang berwenang memberikan legalitas. Sehingga peran politik sangat kental," terangnya. 

Rutin menggelar protes jalanan selama bertahun-tahun, suara pengemudi ojol akhirnya sampai ke Istana Negara. Pada 2018, Jokowi mengundang para perwakilan pengemudi ojol untuk bertemu. "Kita bertemu Jokowi langsung. Tuntutannya, satu, payung hukum. Dua, tarif ojek online. Untuk tarif sudah oke. Tinggal payung hukum," ujarnya.

Pengemudi ojek online Gojek membawa poster ucapan selamat kepada Pendiri dan CEO Gojek Nadiem Makarim di Solo, Jawa Tengah, Rabu (23/10). /Antara Foto
 
Bobot politik ojol dan Menteri Nadiem

Dengan jumlah anggota sekitar 100 ribu orang yang tersebar di berbagai wilayah di Tanah Air, Igun mengatakan, Garda kini punya bobot politik yang cukup berat. Itu setidaknya terlihat dari maraknya politikus yang mendekati Garda pada Pilpres 2019, baik dari kubu Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi. 

"Tapi, rata-rata anggota Garda itu lebih banyak mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Mereka (pengemudi ojol) masih berharap  bahwa pemerintahan yang sekarang melanjutkan tugas pemerintahan yang kemarin," kata pria kelahiran 1977 itu. 

Menurut Igun, Garda kini memiliki posisi tawar yang diperhitungkan pemerintah. Itu setidaknya terlihat dari sikap pemerintah yang melunak saat Garda menolak pendiri Gojek Nadiem Makarim ditunjuk sebagai menteri di kabinet. 

Sebelum diplot menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Igun mengungkapkan, sebenarnya Nadiem diproyeksikan menjadi Menteri Perhubungan (Menhub) atau Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). 

Tak sepakat dengan posisi yang disiapkan Jokowi, Garda mengirimkan surat ke Istana. "Setelah menyampaikan surat itu akhirnya Nadiem digeser ke tempat yang tidak terkait dengan transportasi online," ujarnya.

Garda, kata Igun, menolak bila Nadiem ditempatkan di kementerian yang berkaitan langsung dengan transportasi online. Pasalnya, meskipun telah melepas jabatan sebagai CEO GoJek, Nadiem masih berstatus sebagai pemilik. 

Ia khawatir Nadiem mengubah regulasi secara sepihak dengan memanfaatkan jabatannya sebagai pembantu Presiden. "Karena nanti akan ada konflik kepentingan dengan kami," ujar lulusan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia itu.

GoJek saat ini diestimasi memiliki sekitar 2 juta mitra di seluruh Indonesia. Meskipun valuasi bisnisnya terus meningkat, menurut Igun, masih banyak pengemudi GoJek yang belum sejahtera. 

"Dapat dikonfirmasi bahwa banyak kantor-kantor perwakilan gojek di daerah yang didemo dan disegel oleh para mitra ojek online-nya. Selama ini Gojek terus berkembang dan hasilnya dinikmati oleh korporasi. Di sisi lain, para driver sebagai mitra merasa sulit karena pendapatannya tergerus," jelas dia. 

Karena itu, Igun mengatakan, Garda bakal terus mengambil peran sebagai kelompok penekan bagi pemerintah. "Kami selalu mendahulukan komunikasi aktif dengan pihak regulator dalam hal ini pemerintah. Kalau kerja pemerintah dinilai lambat, ya, aksi demonstrasi adalah jalan terakhir," ujarnya.

Personel kepolisian menjaga aksi unjuk rasa sejumlah pengemudi ojek daring di kantor Gojek Palembang di Jalan Basuki Rahmat, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (3/10). /Antara Foto

Potensial jadi kekuatan ekstraparlementer

Pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai kemunculan serikat ojol yang kritis terhadap kebijakan pemerintah merupakan sinyal yang baik bagi alam demokrasi. Apalagi, ikatan aktivisme politik ojol terbangun berbasis kesamaan profesi. 

"Aktivisme politiknya tidak dibangun berdasarkan ikatan agama maupun etnis. Potensi menguatnya polarisasi yang disebabkan oleh aktivisme semacam ini rendah. Beda dengan model aktivisme politik yang berbasis etnis, agama, dan kedaerahan," jelas dia.

Nyarwi menilai, serikat ojol bahkan berpotensi untuk menjadi kekuatan ekstraparlementer pengganti partai politik di parlemen dan menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan. 

"Bila gelombang aktvisme semacam ini bertemu dengan kelompok-kelompok aktivisme serupa dan menunjukkan sikap kritisnya atau rasa ketidakpuasan atau kekecewaannya terhadap elite-elite pengusaha dan penguasa serta politisi," ujarnya.

Total diperkirakan ada lebih dari 3 juta pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Menurut guru besar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk, besarnya jumlah pengemudi ojol itulah yang membuat aktivisme politik ojol efektif.

"Ini kaitannya dengan teori political efficacy. Semakin banyak massanya semakin percaya diri mereka menjadi kelompok penekan. Meski itu sebenarnya juga tidak bagus buat demokrasi, karena terkesan ada distrust terhadap lembaga negara," ujarnya saat dihubungi Alinea.id, Kamis (31/10).

Menurut Hamdi, ojol bakal sangat 'sakti' jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bersentuhan dengan kepentingan mereka. "Seperti tarif, perizinan dan jaminan kerja. Saya kira kalau titik kesejahteraan itu disentuh, mereka akan demo besar-besaran," ujarnya.

Terkait pengangkatan Nadiem sebagai menteri, Hamdi menilai, itu bukan upaya Jokowi meredam kekuatan serikat ojol. Menurut dia, keberadaan Nadiem bukan ancaman langsung bagi serikat ojol. "Mereka itu lebih ke kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan," ujarnya.

Infografik Alinea.id/Dwi Setiawan

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Jati melihat, populasi terus membesar dan kuatnya aktivisme politik di kalangan pengemudi ojol potensial dimanfaatkan oleh partai politik untuk mendongkrak elektabilitas. 

Sayangnya, menurut Wasisto, tak banyak parpol yang menggarapnya dengan serius. "Sebab mereka (para parpol) masih asyik dengan pemilih tradisionalnya, seperti, santri, buruh, dan tani," kata dia. 

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor mengatakan, komunitas ojol telah bermetamorfosis menjadi kekuatan baru yang aktivitas politiknya mampu menyaingi massa buruh dan kelompok mahasiswa.

Pasalnya, selain jumlahnya yang besar, pengemudi ojol juga terorganisasi dengan sangat baik. "Oleh karenanya, suaranya tak bisa dipandang remeh alias mesti didengar," ujar Firman.