Tiga opsi koalisi Jokowi menyambut manuver Gerindra 

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut setidaknya ada tiga opsi yang bisa dipilih koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dalam menyambut Gerindra, yakni opsi ekstrem, sedang, dan lunak. 

Dari ketiga opsi tersebut, menurut Adi, opsi lunak yang paling memungkinkan dipilih KIK jika Gerindra jadi bergabung. Dalam opsi ini, partai besutan Prabowo Subianto itu berpeluang diberi jatah kursi Ketua MPR RI. 

"Kemungkinan akan terjadi politik akomodasi lunak. Apa modelnya? Misalnya ketua MPR diberikan kepada Gerindra," kata dia saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Kamis (1/8). 

Menurut Adi, parpol-parpol KIK cenderung bakal lebih memilih melepaskan kursi Ketua MPR RI ke tangan Gerindra ketimbang harus kehilangan jatah menteri. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan opsi berbagi jatah menteri bersama Gerindra juga disepakati petinggi KIK. 

"Gerindra diberikan sejumlah kursi strategis yang digosipkan beberapa orang seperti BUMN-lah, (Kementerian) Pertanianlah. Mungkin juga pos-pos strategis sebagai politik akomodatif. Tapi, ini nanti akan mendapatkan suatu resistensi yang luar biasa," kata dia. 

Adapun pada opsi ekstrem, menurut Adi, para petinggi KIK bakal menolak mentah-mentah Gerindra pindah ke gerbong parpol pendukung pemerintah. "Itu adalah menolak Gerindra secara total untuk terlibat masuk dalam koalisi," tutur dia. 

Meski secara teori mudah, Adi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal kesulitan mempraktekannya. Pasalnya, Jokowi kini tengah berada di persimpangan jalan karena ada dua kubu berbeda di KIK yang mesti diakomodasi suaranya.

"Yakni, kubu Gondangdia dan kubu Teuku Umar. Jadi, partai koalisinya terbelah dua, mazhab Gondangdia dan mazhab Teuku Umar. Teuku Umar ini terlihat terbuka kepada Gerindra, sementara Gondangdia itu relatif akan menolak kalau ada tambahan-tambahan," jelas Adi. 

Gondangdia ialah markas NasDem, sedangkan Teuku Umar merupakan kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. NasDem dan PDI-P diisukan sedang tidak harmonis lantaran beda sikap terkait wacana masuknya Gerindra ke KIK. 

Menurut Adi, mengatasi polemik masuknya Gerindra ke KIK bakal menjadi tantangan terberat Jokowi dan koalisi ke depan. "Ini baru sebatas gosip Gerindra masuk atau tidak. Belum lagi soal menyangkut kebijakan-kebijakan strategis ke depan. Artinya ini adalah ujian awal bagi koalisi," kata dia. 

Wacana Gerindra bakal segera 'berganti jubah' santer beredar pascapertemuan antara Megawati dan Prabowo, beberapa waktu lalu. Pascapertemuan itu, sejumlah kader Gerindra bahkan sempat menyebut Gerindra membuka peluang bergabung dengan koalisi dan menginginkan kursi Ketua MPR sebagai syarat rekonsiliasi. 

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, Gerindra paling banter hanya bakal diberi jatah kursi pimpinan MPR jika memaksa masuk ke KIK. "Jadi formulanya adalah koalisi terbatas. Hanya di MPR," kata dia.