Penumpang gelap di wacana amendemen UUD, siapa saja?

Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J. Rachbini mewanti-wanti pergerakan elite politik perihal wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, mustahil Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengetahui dua isu tersebut, sebab sudah muncul sejak 2021 lalu.

Hal ini diungkap Didik dalam sebuah diskusi daring pada Senin (22/3) malam. "Sejak 2021, telah ada kasak-kusuk info bahwa pemerintah dan DPR menginginkan adanya penundaan Pemilu 2024. DPR terlihat begitu antusias untuk ikut mendukung wacana penundaan Pemilu 2024 yang jika terlaksana berarti adanya perpanjangan jabatan gratis tanpa perlu kampanye pemilu dan seterusnya," ujar Didik dalam keterangannya kepada Alinea.id, Selasa (22/3).

Menurut dia, pada 2022 ini, ternyata kasak kusuk itu terbukti dengan munculnya usulan penundaan Pemilu 2024 yang dimobilisasi aktif justru oleh lingkaran terdekat Jokowi. Karenanya, kata Didik, sangat mustahil Presiden Jokowi tidak mengetahui isu dan mobilisasi tersebut. 

"Bawaslu tercatat pernah diajak rapat tentang penundaan pemilu tetapi menolak hadir. Kolaborasi pemerintah dan DPR memang terbukti efektif ketika dulu menggergaji kewenangan KPK melalui pengesahan revisi UU KPK pada 2019," ujarnya.

Didik mengatakan, respons publik terhadap dua isu tersebut sangat keras. Publik menentang wacana penundaan Pemilu 2024, terlebih setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menolak rencana penundaan pemilu dan wacana presiden tiga periode. 

Adapun wacana tiga periode muncul karena pada 2021, telah terjadi ketuk palu di Sidang Umum  MPR ketika ingin memediasi pikiran Megawati untuk adanya sebuah panduan perencanaan jangka panjang seperti GBHN di zaman Orde Baru dan Orde Lama. 

Didik menyebut, ide Megawati dimediasi, tetapi sayangya ditumpangi oleh kepentingan sementara pihak untuk mewujudkan presiden tiga periode. 

"Yang menyedihkan, wacana presiden tiga periode itu juga didukung oleh intelektual rongsokan seperti M Qodari, dengan alasan demokrasi. Hal yang juga disebut oleh Presiden Jokowi bahwa wacana presiden tiga periode adalah demokrasi," ungkapnya. 

Lebih lanjut Didik mengatakan, mobilisasi penundaan pemilu dan tiga periode juga dinyatakan didukung dengan big data dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang menyatakan usulan di atas didukung oleh big data 110 juta suara netizen. Meski sesuatu yang dibantah oleh banyak inteletual dan pegiat dan ahli media sosial, namun ada indikasi, pasukan buzzer akan menjadi organik. 

"Ketika organik dia akan dilekatkan dengan instansi-instansi. Hal itu akan digunakan untuk menggoalkan wacana tiga periode dan akan menjadikannya powerfull dan menindas," beber dia.

Sementara menurut peneliti LP3ES Syahril Siddiq, wacana penundaan pemilu dan tiga periode presiden lebih terlihat berasal dari kepentingan pengusaha. Yang dikhawatirkan, isu penundaan pemilu tersebut akan semakin memperuncing segregasi sosial di masyarakat yang terbelah menjadi kubu kadrun dan cebong. 

"Tentunya hal itu tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia. Bagaimanapun Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan, karena tidak ada alasan untuk menunda pemilu," ujarnya dalam diskusi yang sama.

Dia menegaskan, saat ini Presiden Jokowi harus menunjukkan sikap tegas nya di depan rakyat. Bahwa ia akan mematuhi konstitusi dan tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. 

"Wacana sesat penundaan pemilu harus dikritik keras karena berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Pemilu 2024 diharapkan akan memecahkan polarisasi jika ada pemimpin baru hasil pemilu demokratis," pungkas Syahril.