DPR kawal APBN 2026 demi ekonomi mandiri

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sukamta, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi memastikan keberpihakan kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam pernyataannya, Sukamta menyampaikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah menjaga defisit fiskal di kisaran 2,48% hingga 2,53% PDB (produk domestik bruto), sekaligus tetap menaruh perhatian besar pada delapan strategi pembangunan nasional,” ujarnya dalam keterangan, dikutip Jumat (23/5).

KEM-PPKF 2026 dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan global dan domestik melalui pendekatan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur. Langkah ini menjadi penting di tengah proyeksi pertumbuhan global yang mengalami revisi ke bawah, termasuk bagi Indonesia yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,7% pada 2025 dan 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional. Menurutnya, strategi ini menjadi fondasi penting menuju Indonesia yang tangguh dan mandiri di tengah gejolak global.

Sejalan dengan itu, Sukamta menekankan pentingnya tata kelola yang baik agar program-program strategis seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat kecil.

“Peningkatan penerimaan negara harus dilakukan secara adil tanpa membebani masyarakat kecil dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Di sisi belanja, efektivitas dan efisiensi menjadi kunci agar setiap rupiah APBN berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujar legislator asal Dapil DI Yogyakarta tersebut.

Dalam KEM-PPKF 2026, pendapatan negara ditargetkan berada di kisaran 11,71% hingga 12,22% dari PDB, sementara belanja negara diproyeksikan mencapai 14,19% hingga 14,75% dari PDB. Sukamta menambahkan, reformasi fiskal juga harus memperkuat sinergi pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung UMKM, koperasi, dan transformasi ekonomi desa.

“Kami ingin menjadikan APBN sebagai instrumen perjuangan menuju kedaulatan dan keadilan sosial. Sinergi antar-lembaga mutlak diperlukan untuk membawa ekonomi nasional keluar dari tekanan global,” ujarnya.