Harta ganjil Camat Parung Panjang
Camat Icang menjadi sorotan buntut rusaknya fasilitas dasar berupa jalan umum di wilayahnya. Kenaikan signifikan hartanya pun dipertanyakan.
Penjelasan Menpora Dito soal LHKPN Hadiah senilai Rp162 miliar
Orang tua sang istri saat itu membelikan aset tersebut sebelum keduanya menikah.
Kaget lihat harta kekayaan dari hadiah Rp162 miliar, KPK sarankan Menpora Dito revisi LHKPN
Nilai harta dan kekayaan dari hadiah terlalu tinggi karena berisikan 4 bidang tanah, bangunan serta satu unit mobil senilai Rp162 miliar.
Intip harta kekayaan Menkominfo baru Budi Arie
Untuk surat berharga yang dimiliki Budi bernilai Rp24,5 miliar. Sementara kas dan setara kas senilai Rp10,6 miliar.
KPK cecar 4 saksi soal pembelian aset berupa rumah Andhi Pramono
Salah satu yang didalami penyidik yakni soal pembelian aset yang dilakukan Andhi.
KPK kembangkan penelusuran kasus Andhi Pramono ke pencucian uang
Penyidik juga terus melakukan penelusuran aliran dana gratifikasi yang diduga diterima Andhi Pramono
KPK bakal kirim tim ke Pangkalpinang untuk cek aset Maulan Aklil
Dalam proses klarifikasi LHKPN pada 17 Mei 2023, Aklil mengakui adanya sumber penerimaan lain selain sebagai Wali Kota Pangkalpinang.
Usut kasus gratifikasi Andhi Pramono, KPK periksa bos perusahaan logistik
Salah satu yang didalami penyidik yakni soal kerja sama bisnis antara Andhi dengan pihak-pihak terkait.
Usai klarifikasi LHKPN, pegawai Pemkot Jakut Selvy Mandagi ngaku pusing
Selvy tak merespons satu pun pertanyaan awak media tentang materi klarifikasi yang dijalaninya.
Mario Dandy dicecar penyidik KPK soal kepemilikan Jeep Rubicon
Penyidik juga menelusuri asal usul pendirian perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun kepada tiga saksi dari pihak swasta.
Buntut flexing, Selvy Mandagi dipanggil KPK untuk klarifikasi LHKPN
Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 22 Maret 2022, total harta kekayaan Selvy sebesar Rp6,47 miliar.
Usai klarifikasi LHKPN, Sekda Jatim: Gak ada yang saya tutup-tutupi!
Adhy memberikan keterangan perihal hartanya selama kurang lebih 3 jam 20 menit sejak pukul 09.30 WIB.
Sekda Riau SF Hariyanto cuma senyum usai klarifikasi LHKPN
Ia memberikan keterangan terkait harta kekayaannya selama kurang lebih 3,5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/5).
Rampung klarifikasi LHKPN, ini penjelasan Kadinkes Lampung Reihana
Proses klarifikasi itu berlangsung hari ini (22/5) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Klarifikasi LHKPN, Sekda Jatim Adhy Karyono penuhi panggilan KPK
Adhy telah menjalani klarifikasi pertama terkait harta kekayaannya pada 10 April 2023 lalu.
KPK juga panggil Sekda Jatim untuk klarifikasi harta kekayaan
Adhy sejatinya dijadwalkan menjalani klarifikasi kedua atas LHKPN miliknya pada 17 Mei 2023.
Kadinkes Lampung dan Sekda Riau penuhi panggilan KPK
Reihana dan SF Hariyanto menjalani klarifikasi kedua atas LHKPN yang dilaporkan.
Klarifikasi LHKPN, KPK kembali panggil Kadinkes Lampung dan Sekda Riau hari ini
Proses klarifikasi LHKPN dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pukul 09.00 WIB.
Tim KPK terjun ke Lampung untuk cek aset Kadinkes Lampung Reihana
Pengecekan harta kekayaan Reihana di Lampung dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian aset di lapangan.
Kadinkes Lampung Reihana minta KPK tunda klarifikasi LHKPN
Reihana meminta penundaan jadwal karena masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan data dan dokumen pendukung.
KPK dorong pejabat tak patuh lapor LHKPN dijatuhi sanksi
Misalnya, dicopot dari jabatannya atau tidak disertakan dalam promosi dan mutasi.
Wagub Lampung dan Walkot Pangkalpinang kompak bungkam usai klarifikasi LHKPN
Sekda Jatim, yang sejatinya turut dipanggil untuk klarifikasi LHKPN, tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang.
KPK panggil Wagub Lampung hingga Sekda Jatim untuk klarifikasi LHKPN hari ini
Klarifikasi LHKPN dilakukan apabila ada kejanggalan dalam data yang disampaikan para penyelenggara negara.
Terpisah dengan wagub, KPK panggil Kadinkes Lampung Reihana pada 19 Mei
KPK belum dapat menguraikan materi klarifikasi yang akan didalami dari keterangan Reihana.
KPK batal klarifikasi LHKPN AKBP Achiruddin Hasibuan
Keputusan itu diambil sebab Polda Sumut telah menemukan alat bukti gratifikasi untuk menjerat Achiruddin.
