Ekonom: DPR terkesan intimidasi PPATK soal uang mencurigakan Kemenkeu
Ekonom berpandangan, DPR seharusnya mendukung penjelasan mengenai uang tersebut seperti yang masyatakat inginkan.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, pemanggilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh Komisi III DPR pada Selasa (21/3), terkesan mirip arena sidang bagi Kepala PPATK. Bahkan, rapat itu seperti bukan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Lebih mirip arena sidang pengadilan terhadap Kepala PPATK akibat terbongkarnya dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Pertemuan lebih didominasi untuk mencari tahu siapa yang bocorkan dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun tersebut kepada publik, sambil menebar ancaman pidana 4 tahun bagi yang bocorkan,” kata Anthony dalam keterangan yang diterima Alinea.id, Jumat (24/3).
Menurut Anthony, semua pihak sudah tahu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengungkapkan pertama kali ke publik.
Anthony pun menilai, reaksi DPR sangat aneh dan mengecewakan. Bahkan menurutnya, DPR terkesan menutupi dugaan ‘mega skandal’ di Kemenkeu dengan dalih bagi yang membocorkan informasi transaksi mencurigakan dapat dipidana.
“Publik awalnya berharap DPR bisa mendalami kasus transaksi mencurigakan tersebut agar menjadi terang, sehingga bisa memastikan proses hukum dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Ternyata DPR mengecewakan,” ucapnya.