sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ekonom: DPR terkesan intimidasi PPATK soal uang mencurigakan Kemenkeu

Ekonom berpandangan, DPR seharusnya mendukung penjelasan mengenai uang tersebut seperti yang masyatakat inginkan.

Erlinda Puspita Wardani
Erlinda Puspita Wardani Jumat, 24 Mar 2023 12:26 WIB
Ekonom: DPR terkesan intimidasi PPATK soal uang mencurigakan Kemenkeu

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, pemanggilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh Komisi III DPR pada Selasa (21/3), terkesan mirip arena sidang bagi Kepala PPATK. Bahkan, rapat itu seperti  bukan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Lebih mirip arena sidang pengadilan terhadap Kepala PPATK akibat terbongkarnya dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Pertemuan lebih didominasi untuk mencari tahu siapa yang bocorkan dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun tersebut kepada publik, sambil menebar ancaman pidana 4 tahun bagi yang bocorkan,” kata Anthony dalam keterangan yang diterima Alinea.id, Jumat (24/3).

Menurut Anthony, semua pihak sudah tahu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengungkapkan pertama kali ke publik.

Anthony pun menilai, reaksi DPR sangat aneh dan mengecewakan. Bahkan menurutnya, DPR terkesan menutupi dugaan ‘mega skandal’ di Kemenkeu dengan dalih bagi yang membocorkan informasi transaksi mencurigakan dapat dipidana.

“Publik awalnya berharap DPR bisa mendalami kasus transaksi mencurigakan tersebut agar menjadi terang, sehingga bisa memastikan proses hukum dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Ternyata DPR mengecewakan,” ucapnya.

Di sisi lain, kata Anthony, masyarakat justru sangat mendukung Mahfud MD membuka informasi tersebut ke publik. Pasalnya, ‘mega skandal’ ini sangat serius, apalagi transaksi mencurigakan tersebut diduga melibatkan pegawai Kemenkeu.

“PPATK sudah melaporkan semua temuannya kepada presiden dan DPR secara berkala setiap enam bulan, sesuai kewajiban PPATK yang tertuang di Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pertanyaannya, apakah DPR sudah menerima laporan tersebut? Kalau sudah, apa yang sudah dilakukan DPR sejauh ini, apakah sudah menindaklanjuti laporan PPATK? Atau didiamkan saja?” ujar Anthony.

Anthony mengapresiasi PPATK yang sudah beberapa kali membuka informasi secara global terkait dugaan pencucian uang kepada publik. Sebelumnya PPATK juga mengungkapkan adanya dana judi online ilegal mencapai Rp155 triliun saat kasus Satgassus Ferdy Sambo terbongkar. Saat itu, menurutnya, pihak polisi cukup sigap, beberapa bandar judi ditangkap, termasuk bos judi besar asal Medan, Apin BK yang tertangkap di Malaysia.

Sponsored

“Sikap polisi dalam hal ini sangat positif, tidak “mengadili” PPATK, meskipun  PPATK mengatakan ada oknum polisi terlibat. Polisi bisa melakukan penangkapan bandar judi dengan cepat karena PPATK sudah mengidentifikasi siapa saja yang mempunyai transaksi mencurigakan,” tutur Anthony.

Oleh karena itu, menurut Anthony, DPR dan masyarakat seharusnya memberi apresiasi sebesar-besarnya kepada PPATK dan Mahfud MD, bukan malah terkesan mengintimidasinya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid