Faisal Basri cerita sulitnya mengaudit Ditjen Pajak
Faisal Basri mengaku pernah mencoba membawa masalah itu ke MK, tetap gagal.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri, menjelaskan, beberapa penyebab banyaknya pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terutama di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak serta Bea dan Cukai gemar pamer harta. Padahal kepemilikan harga tersebut dicurigai tak wajar.
Alasan pertama, menurut Faisal, selama ini jabatan-jabatan di Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DBC), selalu hanya tersedia bagi tamatan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dan sulit ditembus oleh pihak luar, meskipun memiliki integritas dan kemampuan yang sesuai. Hal ini pun yang makin mendorong tingginya nilai 'Esprit de Corps' atau jiwa korsa di kalangan mereka.
"Nah ini. Jadi, Esprit de Corpsnya sudah mulai dari mahasiswa. Terbukti kan, bahwa bukan hanya pejabatnya yang terlibat langsung, tetapi juga isti-istrinya. Itu circle STAN," ujar Faisal dalam Diskusi Publik Indef "Taat Bayar Pajak di Era Fenomena Pejabat Pamer Harta", yang ditulis Rabu (29/3).
Tugas Menteri Keuangan (Menkeu) dalam merotasi jabatan di eselon I dan II, hanya menukar dari pos satu ke pos lainnya jika masa jabatan telah usai. Padahal seharusnya, Menkeu bisa melakukan lelang jabatan eselon I dan II yang bisa diisi oleh nonaparat sipil negara (ASN), swasta, maupun dari kementerian/lembaga lainnya. Sedangkan sampai saat ini, lelang jabatan yang diisi oleh non-ASN adalah hanya Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
"Di Kemenkeu yang lewat lelang jabatan itu cuma di BKF. Kebetulan memang ketuanya non-ASN dan non-Kemenkeu, ya karena memang barangkali sama sekali tidak ada lagi," ucapnya.