Penumpang gelap di wacana amendemen UUD, siapa saja?
Mustahil Presiden Jokowi tidak mengetahui isu tunda Pemilu 2024 dan perpanjangan periode.
Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J. Rachbini mewanti-wanti pergerakan elite politik perihal wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, mustahil Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengetahui dua isu tersebut, sebab sudah muncul sejak 2021 lalu.
Hal ini diungkap Didik dalam sebuah diskusi daring pada Senin (22/3) malam. "Sejak 2021, telah ada kasak-kusuk info bahwa pemerintah dan DPR menginginkan adanya penundaan Pemilu 2024. DPR terlihat begitu antusias untuk ikut mendukung wacana penundaan Pemilu 2024 yang jika terlaksana berarti adanya perpanjangan jabatan gratis tanpa perlu kampanye pemilu dan seterusnya," ujar Didik dalam keterangannya kepada Alinea.id, Selasa (22/3).
Menurut dia, pada 2022 ini, ternyata kasak kusuk itu terbukti dengan munculnya usulan penundaan Pemilu 2024 yang dimobilisasi aktif justru oleh lingkaran terdekat Jokowi. Karenanya, kata Didik, sangat mustahil Presiden Jokowi tidak mengetahui isu dan mobilisasi tersebut.
"Bawaslu tercatat pernah diajak rapat tentang penundaan pemilu tetapi menolak hadir. Kolaborasi pemerintah dan DPR memang terbukti efektif ketika dulu menggergaji kewenangan KPK melalui pengesahan revisi UU KPK pada 2019," ujarnya.
Didik mengatakan, respons publik terhadap dua isu tersebut sangat keras. Publik menentang wacana penundaan Pemilu 2024, terlebih setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menolak rencana penundaan pemilu dan wacana presiden tiga periode.