98,39% warga DKI peserta JKN-KIS, Anies ingin warga bersyukur tinggal di DKI

Pemprov DKI Jakarta melalui Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta bersama Badan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menandatangani perjanjian kerja sama terkait perluasan cakupan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di DKI Jakarta.

Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal, bagi  penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Seperti diketahui, sebanyak 11 juta jiwa atau sebesar 98,39% dari jumlah penduduk  DKI Jakarta telah menjadi peserta JKN-KIS. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk 
menghadirkan perlindungan bagi setiap warganya.

“Kami di DKI jakarta ingin memastikan bahwa seluruh warga DKI tercover, karena ini bagian dari komitmen kita  bahwa kami ingin masyarakat di ibu kota terlindungi dalam arti yang sesungguhnya. Dan ketika kita meningkatkan  pertama kali mencapai angka mendekati 100% ini, itu energi yang dikeluarkan besar, tetapi kita tahu sesudah itu, maintain-nya akan lebih mudah,” ucap Gubernur Anies dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/12).

“Saya selalu pesan, kita ingin orang yang tinggal di Jakarta bisa berkata syukur tinggal di Jakarta. Itu berarti kita ada. Walaupun secara perekonomian penuh perjuangan tetapi insya Allah, hal mendasar jaminan kesehatan bisa dibantu negara,” tambahnya.

Lebih lanjut Gubernur Anies juga berharap, agar ke depan Pemprov DKI Jakarta bersama BPJS Kesehatan juga melakukan pertukaran data. Sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan sifatnya bukan hanya kuratif, namun bisa  preventif dan promotif. Di mana data kesehatan memiliki fungsi untuk memantau, serta mengantisipasi lebih awal  masalah kesehatan yang lebih lanjut.

“Kita berharap ada kesempatan pertukaran data. Kita ini jangan sampai bekerja hanya pada aspek kuratif, kita harus jalan juga preventif dan promotif dan itu memerlukan data. Kami di DKI tidak basa basi ketika kami komitmen untuk jangkau warga yang memiliki masalah kesehatan, maka itu akan di deliver dengan sumber daya yang ditambah. Apakah personalia dan lain sebagainya. Kami bersyukur di Jakarta memiliki potensi fiskal dan ini kita ingin optimalkan untuk kesehatan warga Jakarta,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti berkomitmen, bahwa ke depan sinergi data akan direalisasikan.

“Program JKN dan KIS bertujuan meningkatkan cakupan, bukan saja jumlah tapi penerima manfaatnya. Dan ini  membutuhkan dukungan dari pemda, maka dari kami apresiasi langkah proaktif jajaran Pemprov DKI yang telah  mencapai universal coverage dengan jumlah peserta 11,2 juta, dan dukungan (dari Pemprov DKI) yang memberikan kemudahan akses pendaftaran melalui Puskesmas dan sinergi BPJS Kesehatan, serta untuk data ke depan kita juga bisa 
bersinergi,” terangnya.

Selain penandatangan MoU, BPJS Kesehatan juga menyerahkan beberapa penghargaan, antara lain Puskesmas Ciracas  meraih Penghargaan Komitmen Pelayanan JKN Tahun 2021 Kategori Puskesmas dan RSUD Budhi Asih sebagai salah satu RS Komitmen Pelayanan IJKN 2021 Kategori RS Kelas B.