Ajang penghargaan ALI 2022 digelar demi dorong pelayanan investasi

Kementerian Investasi/BKPM motivasi layanan investasi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah lewat penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya peningkatan investasi di tahun ini hingga mencapai Rp1.200 triliun yang sebarannya harus merata di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang pesat dan merata serta bersifat indonesiasentris.

“Target investasi Rp1.200 triliun ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, dan kita sudah mampu merealisasikan Rp584,6 triliun atau setara dengan 48,7%,” kata Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dalam paparan laporannya di Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2022, Rabu (12/10).

Untuk mendukung upaya ini, Presiden Jokowi telah menerbitkan aturan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.

Aturan ini pun kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Peraturan Menteri (Permen) Investasi Nomor 2 tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian Negara/Lembaga.

Di tahun ini, Kementerian Investasi/BKPM pun kembali memberikan penghargaan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) melalui Penilaian dan Anugerah Layanan Investasi (ALI). Setelah melewati penilaian mandiri dan verifikasi, maka hasilnya delapan nominasi di masing-masing kategori, yaitu pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan K/L. 
Ajang penganugerahan itu dilakukan untuk memotivasi setiap K/L dan pemerintah untuk memberikan layanan teraik daerah kepada investor.

Pemerintah juga pada tahun 2020 telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja guna mendorong investasi dengan sistem perizinan sederhana yakni dengan perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Bahlil menjelaskan, penilaian untuk memberikan penghargaan ALI 2022 ini dilakukan dalam kurun waktu sekitar empat bulan. Dalam jangka waktu tersebut, ia menyebutkan masih ada kendala yang dihadapi terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

“UU Cipta Kerja ini sebenarnya sudah bagus, tapi implementasinya belum terlalu paten. Masih ada oknum-oknum yang belum ikhlas menjalankan UU ini dengan baik. Karena UU ini dalam bahasa guyon kami di Kementerian Investasi, adalah UU mata air menjadi air mata. Karena tidak bisa lagi buat gerakan tambahan,karena semua transparan,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, yang memperoleh penghargaan ALI 2022 dengan kategori penghargaan khusus kawasan Timur Indonesia antara lain, Pemerintah Kota Kupang, Kabupaten Biak Numfor, dan Provinsi Maluku Utara. Kemudian, untuk pemerintah provinsi yang memperoleh nominasi kategori provinsi yaitu, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gorontalo, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Sedangkan, pemerintah provinsi terbaik pertama hingga tiga adalah Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.

Berikutnya nominasi penghargaan kategori pemerintah kota adalah Balikpapan, Bandung, Lhokseumawe, Medan, Palembang, Pekanbaru, Serang, Tangerang dengan peraih anugerah terbaik kategori kota yaitu Tangerang, Medan, dan Bandung. Selanjutnya, nominasi kategori kabupaten yaitu, Badung, Cianjur, Dharmasraya, Gresik, Pinrang, Siak, Sinjai, Sragen, dan diperoleh pemerintah kabupaten terbaik adalah Gresik, Sragen, dan Badung.

Lebih lanjut untuk nominasi kategori K/L di antaranya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemudian diperoleh peringkat terbaik adalah Kemenhub, ESDM, dan PUPR.