Akhir tahun 2018, dana cadangan bencana alam defisit Rp1,3 triliun

Sampai akhir tahun 2018, Indonesia tidak lagi memiliki dana cadangan untuk bencana alam. Bahkan terjadi defisit Rp1,3 triliun, karena pemerintah melakukan injeksi dana untuk bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pemerintah telah menyediakan Rp6,6 triliun sebagai dana cadangan. Hanya saja, realisasinya lebih tinggi sehingga dana tersebut tak mencukupi.

"Ada kekurangan Rp1,3 triliun untuk kebutuhan tahun 2018," ujar Sri Mulyani di Nusa Dua Bali, Jumat (7/12).

Dia menjelaskan, realisasi cadangan bencana alam tahun anggaran 2018 adalah senilai Rp6,65 triliun. Penggunaannya, Rp2,08 triliun digunakan untuk dana on call. 

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (melalui belanja hibah) sebesar Rp600 milyar, dan stimulan bantuan perbaikan rumah Provinsi NTB tahap I-IV sebesar Rp2,37 triliun. 

Dari realisasi itu, maka terdapat sisa cadangan dana sebesar Rp1,6 triliun. 

"Terdapat usulan tambahan cadangan bencana untuk bencana NTB dan Palu, serta kebutuhan akhir tahun," kata Sri Mulyani. 

Dari sisa cadangan bencana alam senilai Rp1,6 triliun, Rp1 triliun di antaranya dialokasikan untuk dana on-call untuk bencana selain Lombok dan Palu . 

Stimulan bantuan perbaikan rumah Provinsi NTB tahap lanjutan sebesar Rp840 miliar, perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial sementara di NTB sebagaimana usulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rp410 miliar. 

Sri Mulyani mengatakan, diperkirakan ada kebutuhan Rp650 miliar sampai akhir tahun anggaran 2018. Sehingga diperkirakan ada defisit cadangan dana bencana sebesar Rp1,3 triliun. 

Kekurangan pagu Rp1,3 triliun tersebut kata Sri Mulyani, telah ditampung dalam outlook terbaru. Nilai tersebut rencananya akan dipenuhi melalui pergeseran antar subbagian Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Kita akan terus memonitor, dan untuk tahun depan kita akan memiliki pulling fund yang mungkin akan di combain dengan dana cadangan-cadangan bencana, untuk menjaga lebih baik. Proses desain untuk pulling fund ini masih terus digodok oleh BKF (Badan Kebijakan Fiskal)," ucap Sri Mulyani.