TNI dan Polri bantu vaksinasi, anggaran kesehatan naik jadi Rp214,95 triliun

Pemerintah kembali menaikkan anggaran kesehatan, merespons lonjakan kasus harian Covid-19. Total alokasi kesehatan tersebut tercatat menjadi Rp214,95 triliun, dari Rp193,93 triliun.

Anggaran kesehatan tersebut, salah satunya dialokasikan untuk percepatan vaksinasi oleh TNI, Polri, dan bidan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, TNI-Polri ditargetkan melakukan vaksinasi ke 30 juta orang dan bidan ke 37 juta orang.

"Mereka akan diberikan anggaran vaksinasi, untuk tenaga yang melakukan vaksinasi Rp1,96 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Sabtu (17/7). 

Dia menjelaskan, awalnya anggaran ini ada di daerah. Namun, selama ini tidak terjadi penyaluran dan pemerintah mendengarkan keluhan dari TNI yang melakukan operasi vaksin menggunakan anggarannya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah akan mengambil anggaran di daerah atau intercept. 

Selain untuk tenaga vaksinasi, anggaran untuk klaim perawatan pasien dengan mempertimbangkan bed occupancy ratio (BOR) yang naik, juga ditambah Rp25,87 triliun. Peningkatan anggaran ini untuk mengantisipasi biaya perawatan pasien dan isolasi mandiri, sehingga total anggaran untuk pos ini akan mencapai Rp65,9 triliun.

"Kemudian bapak Menteri Kesehatan membangun berbagai pusat RS Darurat dalam antisipasi kenaikan Covid-19. Asrama haji dikonversi jadi RS Darurat, itu membutuhkan Rp2,75 triliun untuk mengonversi mereka," ucap dia. 

Kemudian, anggaran untuk insentif tenaga kesehatan, juga diberikan tambahan karena RS Darurat membutuhkan dokter dan tenaga kesehatan. Rencananya, pemerintah akan merekrut 3.000 dokter baru dan 20.000 perawat. 

Dengan rencana tersebut, pemerintah menambah anggaran Rp1,08 triliun, untuk insentif tenaga keseahatan, baik di pusat dan daerah. Dengan demikian, total anggaran senilai Rp18,4 triliun akan dikucurkan untuk insentif tenaga kesehatan. 

"Sekarang juga akan dibagikan obat terkena Covid-19, tapi yang melakukan isoman, disediakan 2 juta paket. Kami alokasikan Rp1,17 triliun, yang tadi Rp770 miliar, kami tambah Rp400 miliar," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. 

Sementara untuk vaksinasi, dianggarkan sebesar Rp57,8 triliun yang belum diubah alokasinya. Rinciannya, untuk pengadaan senilai Rp47,6 triliun dan Rp6,5 triliun untuk pelaksanaan vaksinasi di daerah. 

Pemerintah juga menambah anggaran untuk penambahan suplai oksigen melalui pengadaan dalam negeri dan luar negeri senilai Rp370 miliar. Selain itu, anggaran untuk penebalan PPKM mikro akan ditambah menjadi Rp790 miliar untuk TNI dan Polri selama enam bulan.